Sebagai bangsa yang mengakui sedang menjunjung tinggi semangat dan menjalankan amanat reformasi, di mana salah satu hal yang harus dikembangkan adalah transparansi dalam segala bidang. Termasuk, transparansi proses pembuatan suatu kebijakan moneter yang tidak memihak sekelompok golongan tertentu.
Hal ini menjadi sangat penting karena adanya sorotan berbagai lembaga multilateral yang menuntut independensi bank seritral dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan moneter. Dari penjelasan tersebut timbul pertanyaan : "Apakah kita rela mempunyai sebuah bank sentral yang tidak kredibel di mata internasional ?..". Hati nurani kita tentu akan mengatakan bahwa bila hal ini terjadi, BI dapat diibaratkan sebagai sebuah mata uang yang sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa), sehingga tidak mempunyai "value" sebagai alat pembayaran yang sah.
Menyimak dari kenyataan tersebut, independensi merupakan suatu hal yang "given" sehingga tidak dapat ditawartawar lagi. Dengan demikian, mengapa kita harus "malu-malu kucing" menyatakan secara tegas bahwa bank sentral kita memang independen sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasarnya?.
Tarik-ulur kepentingan
Adanya tarik-ulur kepentingan untuk "meminang" BI tersebut dapat dipahami karena adanya dua kepentingan yang berbeda. Berbicara tentang pemerintah sebagai lembaga eksekutif sebenarnya menyangkut wewenang, fasilitas, dan budget.
Mari kita bayangkan apabila pemerintah dengan segenap wewenangnya dapat mengontrol dan mengendalikan "gudangnya duit" sekehendak hatinya. Di pihak lain, DPR sebagai sebuah lembaga legislatif mempunyai kepentingan atas nama rakyat yang memilihnya untuk menjalankan fungsi kontrol dan legislasinya dalam bentuk undang-undang.
Dari dua kutub tersebut menunjukkan adanya kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya adalah dengan adanya peran DPR yang semakin berdaya dalam menjalankan fungsinya akan dapat mencegah kekhawatiran adanya "negara dalam negara".
DPR dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap independensi yang dimiliki oleh BI. Di lain pihak, lembaga negara lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus lebih diberdayakan perannya. Dari penjelasan tersebut akan timbul pertanyaan, "Mungkinkah DPR mampu mengawasi BI karena saat ini pun pekerjaan dewan sudah banyak?".
















