Independensi BI dalam Amandemen Ketiga
OPINI

Independensi BI dalam Amandemen Ketiga

Independensi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang sekaligus juga bertindak sebagai "pemimpin orchestra" kebijakan moneter dalam suatu negara merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Suatu fenomena yang menarik muncul dalam perkembangan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saat ini sedang dilakukan oleh Panitia Adhoc I Badan Pekerja MPR RI adalah mencuatnya perdebatan yang sengit tentang perlu atau tidaknya pencantuman kata independensi dalam Undang-undang Dasar 1945.

•Bacaan 2 Menit
HB
Penulis Opini

Rakyat tentu akan menjawab bahwa DPR harus mampu. Karena pada hakekatnya siapapun yang berani mencalonkan diri sebagai anggota dewan yang terhormat, pasti merupakan putra-putri terbaik bangsa yang tentu tidak hanya cukup memiliki kemampuan dan pengalaman saja. Akan tetapi yang paling penting adalah pengetahuan, moralitas, dan integritas. Dengan kata lain, anggota dewan harus mempunyai "otak encer" untuk menjalankan fungsinya.

Di sisi lain, kelemahan yang mungkin timbul adalah dalam situasi parlemen yang multipartai akan memungkinkan timbulnya "kompromi politik" dalam mengambil suatu kebijakan. Termasuk, kebijakan moneter yang seharusnya dilakukan secara independen oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bila hal ini terjadi, akan bermunculanlah "kurcaci-kurcaci politik" yang akan mencari order atau membantu memuluskan suatu kebijakan moneter yang menguntungkan sekelompok golongan tertentu (ingat kasus BPPC, Timor, dan BLBI).

Pihak luar akan langsung menilai BI tidak kredibel. Di mana lagi kita akan "menyimpan muka" kita ? Rasa-rasanya kita tidak perlu lagi mendukung suatu retorika politik yang tiada akhir karena sekaranglah momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa "Kami bangsa Indonesia mempunyai bank sentral yang independen yang dijamin oleh Undang-undang Dasar".

Negara lain

Ada baiknya, kita melihat ke belakang bahwa terdapat fenomena dari suatu negara yang memberikan peran independen kepada bank sentralnya cenderung memiliki stabilitas moneter yang lebih baik. Sebagai contoh, secara ekstrem Bundesbank dan Swiss National Bank. Bundesbank dalam menjalankan kebijakan moneternya sangat bebas. Artinya, tidak harus memperhatikan kebijakan pemerintah bila dinilai kebijakan tersebut tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan fungsi bank sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap stabilisasi nilai mata uang.

Demikian pula halnya dengan bank sentral Swiss, meskipun harus "sowan" alias berkonsultasi dengan eksekutif akan tetapi tidak harus mendapat persetujuan terhadap kebijakan moneter yang akan dilakukannya. Hal ini sangat berbeda sekali dengan Bank Indonesia (sebelum lahirnya UU No. 23/1999).

Demikian pula halnya dengan bank sentral di Inggris yang berada di "ketiak pemerintah" di mana selain bertindak sebagai penasehat di bidang moneter juga sekaligus bertindak sebagai pelaksana suatu kebijakan moneter. Di Jepang meskipun bank sentralnya di bawah kekuasaan eksekutif, peranan gubernurnya sangat menonjol untuk menjaga independensi lembaganya. Demikian pula Federal Reserve di Amerika Serikat, mereka tidak mempan dengan intervensi pihak eksekutif.

Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak ada keraguan sedikitpun terhadap kebutuhan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Oleh sebab itu jelas, kata "independen" harus dicantumkan dalam Undang-undang Dasar sebagai jaminan landasan hukum tertinggi untuk menghindarkan diri dari tangan usil pihak-pihak yang ingin menjadikan Bank Indonesai sebagai mesin politiknya.

Halaman selanjutnya:"Lain padang lain ilalang,...
Happy Bone Zulkarnain

Anggota PAH I BP MPR

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info