(2) Susunan, kedudukan dan wewenang lainnya diatur dengan undang-undang.
(3) Pimpinan Bank Sentral diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Semangat untuk tidak "malu-malu kucing" mencantumkan kata independensi dalam amandemen Undang-undang Dasar pada akhirnya akan mendorong system building BI yang akan dipilih. Meskipun demikian, BI tetap tidak diatur oleh eksekutif dalam hal ini menteri keuangan. BI bukan suatu departemen. Konfigurasi BI dalam pemerintahan ini cukup unik, sehingga sosoknya berupa "lembaga khusus di bidang moneter" yang diberikan fungsi sebagai bank sentral yang independen.
Dosa dunia perbankan Indonesia sebagai penyebab dan pemicu gempa krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi gempa krisis multidimensi di masa yang lalu sebenarnya bukan semata-mata kesalahan BI. Akan tetapi, kesalahan kolektif dari suatu sistem ketatanegaraan yang satu sama lain tidak menjalankan fungsinya secara konsekuen.
Bagaimana tidak, pemerintah Orde Baru dengan gebrakan Sumarlinnya mengeluarkan kebijakan pendirian bank dengan sangat mudahnya. Pada masa lalu hampir di setiap sudut kota terdapat bank dengan nama-nama yang "cantik" untuk memikat nasabah.
Pada kenyataannya, bank digunakan oleh sekelompok orang untuk menyedot dana masyarakat yang selanjutnya oleh para konglomerat tersebut dengan tenang dan sikap manisnya menyolong uang rakyat guna membiayai kelompok usahanya. Akibatnya, perbankan nasional dibangun dalam fondasi yang sangat rapuh. Apalagi dibangun oleh manusia-manusia yang tidak profesional dalam bidang perbankan.
Pada masa lalu seharusnya bankir itu mempunyai kemampuan dalam bidang usaha perbankan. Tapi apa lacur, yang terjun adalah para pedagang yang hanya mempunyai pilihan pikiran untung atau rugi. Artinya bagi mereka itu kalau untung, ya sukur. Sebaliknya kalau rugi, ya sudah tinggalkan saja alias kabur I.
Tuntutan sosok BI yang independen menjadi semakin mutlak karena di masa lalu kebijakan BI sering diintervensi eksekutif. Pilihan manapun yang akan dipilih tetap tidak ada artinya kalau kita tidak mempunyai keinginan dan yang terpenting niat balk yang tutus ikhlas untuk memperbaiki citra negara Indonesia yang dinilai sebagai negara terkorup.
Corporate governance
Apakah kita bangga mendapatkan medali emas atau penghargaan tersebut. Kita semua bertanggungjawab untuk mewujudkan jalannya pemerintahan yang bersih. Hal ini juga mencakup diberlakukannya prinsip good corporate governance bagi institusi BI. Dengan penerapan praktek-praktek good corporate governance akan mendorong kegiatan BI dijalankan secara efektif, dan transparan.
Menurut Asian Development Bank (ADB) dalam corporate governance salah satunya harus ada unsur equal treatment of shareholder (fairness and right), the role of shareholder dan adanya keterbukaan (disclosure & transparancy). Oleh sebab itu untuk membuat corporate governance berfungsi sebagaimana mestinya, dibutuhkan beberapa hal yang saling berinteraksi yaitu:
(1) Tersedianya landasan / jaminan hukum,
(2) Ditegakkannya accountability dan
(3) Terdapatnya fungsi supervisi kinerja direksi serta karyawan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan Bank Indonesia,
Kekhawatiran sekelompok orang akan timbulnya "negara dalam negara" sangat tidak beralasan sama sekali. Hal ini disebabkan karena BI tidak mempunyai kekebalan terhadap hukum. Ditegakkannya prinsip akuntabilitas dapat memaksa manusia-manusia yang ada di BI untuk mempunyai integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam bekerja. DPR, BPK dan masyarakat pada umumnya dapat menjadi alat supervisi bagi BI.
Mengapa demikian, karena nasib pimpinan BI akan bergantung kepada sukses tidaknya mereka menjalankan fungsi dan amanat Undang-undang Dasar yang menyebutkan BI sebagai bank sentral yang independen. Di masa yang akan datang, nasib pimpinan BI tidak lagi ditentukan oleh bersedia atau tidak bersedianya pimpinan BI menjalakan agenda eksekutif atau pihak manapun yang cenderung membawa kepentingannya masing-masing yang sudah keblinger di masa lalu itu.
Dalam pelaksanaan amandemen Undang-undang Dasar telah disepakati bahwa bagian-bagian yang penting dan prinsip dalam penjelasan UUD 1945 diangkat untuk diatur lebih lanjut dalam batang tubuh (pasal-pasal). Langkah selanjutnya diatur lebih rinci dalam UU, termasuk di dalamnya tentang institusi BI yang berada dalam penjelasan UUD 1945, Bab III.
Sekarang kita tinggal menjawab pada diri kita sendiri, apakah kata independensi' itu hal yang prinsip atau bukan. Di lain pihak, amanat reformasi mengatakan bahwa UUD 1945 terlalu singkat dan sangat membuka peluang bagi "kurcaci-kurcaci politik" untuk menginterpretasikan berbagai pasal, ayat, dan penjelasan dari perspektif dan sudut pandang masing-masing. Istilah orang awam adalah seenak perut dewe (sendiri)
Janganlah kita memvonis sesuatu dengan mengatasnamakan aspirasi masyarakat. Belum terbukakah pikiran dan hati nurani atau belum yakinkah kita akan perlunya BI yang independen? Atau kita cukup bangga mempunyai bank sentral yang tidak credible. Kalau hal terakhir yang kita dipilih, akan di mana dan ke mana lagi kita "simpan muka" ini?.
Happy Bone Zulkarnaen adalah anggota PAH I BP MPR
Artikel ini disampaikan dalam seminar sehari "Kedudukan Bank Sentral dalam Konstitusi Negara Modern" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI di Depok pada 17 Maret 2002.
















