"Lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya", itulah peribahasa yang harus digunakan bersamaan dengan akal sehat kita dalam memperjuangkan dicantumkannya kata "independensi" dalam rancangan amandemen Undang-undang Dasar. Di negara-negara yang struktur ekonominya telah tertata dengan baik serta transparansi telah menjadi suatu hal yang "wajib", independensi bank sentral dicantumkan secara khusus dalam undang-undang bank sentralnya.
Di Indonesia, seringkali sekelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan rakyat 'usil' untuk terus berupaya mengubah dan "mengutak-atik". Bahkan, mengakali berbagai undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk kepentingan kelompoknya. Inkonsistensi inilah yang patut kita waspadai. Oleh sebab itu, rezim penguasa boleh silih berganti, tetapi independensi Bank Indonesia harus dijamin oleh Undang-undang Dasar sebagai landasan hukum tertinggi.
Bila tidak dijamin dalam landasan hukum tertinggi (Undang-undang Dasar), bukan hal yang mustahil bila keberadaan BI suatu saat menjadi 'tinggal kenangan' karena dilikuidasi pemerintah. Akibatnya sudah dapat ditebak, munculnya kekisruhan baru yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap sistem moneter di Indonesia yang implikasinya sulit diukur.
Pertanyaan yang selanjutnya muncul dari fenomena tersebut adalah "Bagaimana sosok independensi BI yang kita harapkan?". Jawabannya adalah independensi secara operasional dalam menjalankan tugasnya sebagai "pemimpin orchestra" kebijakan moneter.
BI tidak boleh direcoki dengan alasan apapun atau untuk kepentingan siapapun. Secara institusional, BI bertanggung jawab kepada DPR. Demikian pula, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BI oleh DPR. Kondisi ini menuntut adanya pola hubungan kerja (interdependesi) yang kuat antara BI dan pemerintah. Pilihan ini menuntut pemerintah untuk dapat menjaga dan menjalankan amanat Undang-undang Dasar tentang Bank Indonesia yang independen.
Dicantumkan eksplisit
Suatu tindakan yang amat bodoh bila suatu rezim pemerintahan berani melanggar Undang undang Dasarnya sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi kata "independen" perlu dicantumkan secara eksplisit dalam pasal 23D rancangan amandemen Undang-undang Dasar yang saat ini sedang dilakukan.
Adapun amandemen tentang Bank Indonesia dalam Undang-undang Dasar adalah sebagai berikut :
Pasal 23 D, Bab VIII
(1) Negara Republik Indonesia memiliki satu Bank Sentral yang independen, yaitu Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.
















