Dalam satu semester terakhir, dunia bisnis pelat merah Indonesia tak hanya dihiasi oleh berita tentang aktivitas Danantara, tetapi juga pengangkatan sejumlah tokoh menjadi komisaris perseroan. Beberapa nama selama ini dikenal secara jelas terafiliasi dengan partai politik, puluhan nama masih menjabat sebagai wakil menteri, dan sebagian lagi tak memiliki jejak rekam keahlian dan kompetensi dalam bidang usaha di mana yang bersangkutan diangkat menjadi komisaris.
Pengangkatan wakil menteri, pesohor, pejabat pemerintahan, dan tokoh tertentu yang terafiliasi dengan partai politik pendukung pemerintah sebagai komisaris independen perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memantik diskursus publik. Pokok perdebatannya antara lain mengenai kelayakan seseorang untuk diangkat menjadi komisaris dilihat dari kompetensinya selama ini. Indonesia Corruption Watch, misalnya, mengkritisi rangkap jabatan sejumlah pejabat, baik menjadi komisaris atau komisaris independen karena dapat menimbulkan konflik kepentingan (Baca juga: Konflik Kepentingan dalam Administrasi Pemerintahan).
Banyak pertanyaan yang diajukan. Apakah pengangkatan seseorang menjadi komisaris di perseroan BUMN sudah dilakukan berdasarkan pertimbangan profesionalisme? Apakah pengangkatan wakil menteri menjadi komisaris independen tidak mengangkangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019? Apakah pengangkatan seorang komisaris independen dari orang berlatar belakang afiliasi politik yang jelas tidak melanggar prinsip-prinsip good corporate governance? Mengapa harus ada rangkap jabatan wakil menteri di perseroan yang seharusnya dia awasi? Apakah dalam situasi itu sang pejabat masih dapat bersikap independen mengambil keputusan atau melaksanakan fungsi pengawasan?
Apakah pengangkatan seseorang menjadi komisaris di perseroan BUMN sudah dilakukan berdasarkan pertimbangan profesionalisme?

























