Dalam rangka refleksi 25 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Henny Marlyna, mengapresiasi UUPK sebagai regulasi yang signifikan dalam melindungi konsumen, tetapi juga menyoroti berbagai kelemahan yang memerlukan perhatian serius. Ia menilai UUPK adalah terobosan besar pada masanya.
“Undang-undang ini memberikan landasan kuat untuk perlindungan konsumen. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam praktik perlindungan konsumen,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Evaluasi Seperempat Abad Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Sejauh Mana Konsumen Mendapatkan Keadilan?’ di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
Ia mencontohkan perubahan signifikan dalam kebijakan pengembalian barang oleh pelaku usaha. Jika dulu konsumen sulit mengajukan klaim, kini pelaku usaha lebih terbuka memberikan kebijakan pengembalian untuk membangun kepercayaan konsumen.
Baca Juga:
- 25 Tahun Implementasi UUPK, Kemendag Evaluasi Tantangan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Advokat Ini Desak Presiden Tegas ke Menkominfo Terkait Kasus Peretasan PDNS
- Dua Hal Penting Perusahaan untuk Melindungi Data Pribadi
“Ini adalah salah satu dampak positif dari UUPK, meski tentu saja juga dipengaruhi oleh dinamika pasar,” ucapnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa pembuatan UUPK pada masanya dilakukan dalam waktu singkat, sehingga menyisakan sejumlah kekurangan teknis. Menurutnya, banyak norma dalam UUPK yang menjadi landasan besar, tetapi tidak bisa diimplementasikan dengan baik, beberapa kesalahan bahkan bersifat gramatikal.
Sebagai undang-undang payung, Henny menilai bahwa UUPK seharusnya menjadi acuan utama bagi peraturan perundang-undangan lainnya. “Namun, faktanya, regulasi sektoral seperti di bidang keuangan, kesehatan, pangan, dan perdagangan elektronik justru lebih maju dan relevan dengan kebutuhan zaman,” katanya.
