Setelah rampung pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi antara DPR dan pemerintah, akhirnya disetujui dan sahkan menjadi UU. Keputusan itu diambil secara bulat dalam rapat paripurna tanpa ada perdebatan. Seluruh fraksi partai pun memberikan persetujuan.
“Apakah RUU tentang Pendididikan dan Layanan Psikologi dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat menanyakan anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (7/7/2022).
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dalam laporan akhirnya berpandangan, RUU tersebut semula berjudul RUU tentang Praktik Psikologi sebagaimana tertuang dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022. Tapi dalam pembahasan terdapat dinamika dan perkembangan yang tak dapat dihindari.
Baginya terdapat 673 daftar inventarisasi masalah (DIM). Panitia Kerja (Panja) RUU di Komisi X pun menyusun strategi dan menyepakati pembahasan dengan menggunakan metode klaster terhadpa isu krusial. Meski telah menempuh proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pembahasan pun menuai dinamika dan perdebatan yang tak jarang berujung deadlock.
“Pembahasan RUU diiringi dengan dinamika dan perdebatan,” ujarnya.
Menurutnya, isu krusial antara lain layanan praktik psikologi pendidikan dan tenaga psikologi, tata kelola penjaminan mutu, kemitraan dan pembiayaan, serta organisasi profesi. Baginya, sejumlah isu sempat berujung tak menemui titik temu. Meski dalam pembahasan sedemikian tajam dalam perbedaan, tapi itupun lantaran adanya semangat bersama memperbaiki pengaturan pendidikan dan layanan psikologi. Yang pasti, semua perbedaan akhirnya dapat diurai dan menemui akar masalah.
Lantas pokok-pokok bahasan apa saja berdampak bagi masyarakat, khususnya pemangku kepentingan psikologi? Menurutnya terdapat enam poin yang menjadi perhatian dalam pengaturan pendidikan dan layanan psikologi dalam RUU tersebut. Pertama, secara umum dengan diundangkannya UU Pendidikan dan Layanan Psikologi nantinya memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi dan daya saing sumber daya manusia (SDM), serta kesejahteraan masyarakat.
“Serta memberikan perlindungan psikolog dan klien,” lanjutnya.
Kedua, memberikan kepastian penataan dan proses pada tahap penyelenggaraan pendidikan psikologi maupun profesi. Sebab hal tersebut diharapkan bakal berdampak terhadap layanan psikologi agar menjadi lebih optimal. Ketiga, memberikan kepastian adanya kerja sama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi. Sebab, kedua entitas tersebut memiliki tanggung jawab mutu layanan profesi psikolog.
















