“Sepanjang 2018 LBH di bawah naungan YLBHI menggugat 3 izin PLTU,” kata Siti Rakhma di Kantor YLBHI, belum lama ini.
Selaras itu, Rakhma menjelaskan selama 2018 LBH dan YLBHI menangani 27 kasus kriminalisasi pejuang agraria dan lingkungan hidup. Jumlah korban yang didampingi mencapai 202 orang meliputi 134 pejuang agraria dan 68 pejuang lingkungan hidup.
Dalam konflik agraria masyarakat paling banyak berhadapan dengan korporasi (84 kasus), pemda (73 kasus), perhutani (54 kasus), TNI (34 kasus), BUMN (49 kasus), Polri (26 kasus), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (20 kasus), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (8 kasus), pengadilan (7 kasus), dan PT KAI (4 kasus).
“Sepanjang 2018, LBH-YLBHI menangani 300 kasus konflik agraria di 16 provinsi dengan luasan lahan konflik mencapai 488 ribu hektar,” katanya.