Lebih lanjut, Abetnego mengatakan konferensi ini memang menggulirkan isu lingkungan hidup sebagai isu utama. Menurutnya, isu ini merupakan sebagai indikator pemerintah ke depan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara stuktural.
Menurut Abetnego, krisis ekologi yang terjadi akibat dari komodifikasi alam, dimana alam dijadikan komoditas yang dieksploitasi, direkayasa dengan tujuan ekonomi jangka pendek, tanpa memperhatikan akibat jangka panjang. "Negara bahkan memfasilitasi kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Sehingga sebaiknya pemilu kemarin menjadi sarana pemutus hubungan pemilik modal dan penentu kebijakan yang menjadikan sumber daya alam sebagai alat transaksi," ujarnya.
Abetnego mengatakan WALHI berpikir bahwa ini adalah momentum yang penting untuk memberikan tekanan yang tepat guna meletakkan dasar yang baik dalam perumusan stuktur dan program pemerintah nasional yang lebih baik. "Kami berharap Pemerintahan yang baru dapat mengefektifkan UU Nomor 32 Tahun 2009, dapat membuat peraturan perubahan iklim, membuat peradilan lingkungan hidup, dan melibatkan rakyat dalam pengelolaan lingkungan hidup," tambahnya.
Konferensi ini juga diselenggarakan untuk mengkonsolidasikan organisasi masyarakat sipil gerakan lingkungan hidup di Indonesia dalam mengarusutamakan agenda WALHI di wilayah Indonesia. Selain itu, konferensi ini juga diharapkan dapat menciptakan momentum atas kebutuhan mendesak untuk lingkungan yang baik dan tata kelola sumber daya alam.