Setelah beragam rangkaian peristiwa yang membuat publik terenyuh di tubuh Polri ternyata belum usai. Belakangan malah muncul rekaman video Aiptu purnawirawan polisi Ismail Bolong yang menyebutkan petinggi Bareskrim menerima setoran miliaran rupiah atas bisnis tambang ilegal di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kendati Ismail buru-buru meralatnya, tapi sudah terdapat pihak yang melaporkan ke Divisi Propam Polri.
Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan munculnya berbagai insiden maupun peristiwa yang dilakukan sejumlah personil Polri menunjukan betapa internal korps bhayangkara memerlukan reformasi menyeluruh. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai orang nomor satu di institusi kepolisian mesti serius mereformasi korps yang dipimpinnya.
Pembenahan dan perbaikan di berbagai sektor tubuh Polri menjadi keharusan. Baginya, Kapolri dengan perangkatnya mesti sudah saatnya melakukan deteksi terhadap potensi persoalan akut dan mendasar dalam pembenahan dan reformasi di tubuh Polri. Dia berpandangan langkah deteksi dini menjadi keharusan agar tidak berulang potensi penyimpangan, apalagi penyalahgunaan keewenangan alias abuse of power personil Polri.
“Bagaimana mungkin polisi bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya, jika aparatnya terindikasi korup,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022).
Dia mendorong pembenahan internal Polri harus menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan, serta menertibkan seluruh personil yang melakukan pelanggaran etik, apalagi pidana. Kapolri harus memegang teguh aturan tanpa tedeng aling-aling memberikan sanksi bagi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggara etik maupun pidana.
Politisi Partai Demokrat itu berharap betul agar Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti pengakuan Ismail Bolong. Sebab, pengakuan Ismail Bolong di awal, berkaitan dengan integritas, profesionalisme dan akuntabilitas anggota dan institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Sebaliknya, bila tak ditindaklanjuti, malah berpotensi menimbulkan spekulasi liar yang berujung berdampak terhadap soliditas anggota dan pimpinan Polri.
“Idealnya, jika Polri akan melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, klarifikasi dan konfirmasi seluruh pihak yang terkait termasuk konfrontir,” kata dia.