Karena Bahasa Hukum adalah Bahasa, Bukan Hukum
OPINI

Karena Bahasa Hukum adalah Bahasa, Bukan Hukum

Bahasa hukum bukan tujuan dari hukum itu sendiri. Bahasa hukum tetaplah bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi.

•Bacaan 6 Menit
YI
Penulis Opini

Selain itu, keakuratan informasi, konteks, dan relevansi harus selalu diverifikasi oleh penulis sendiri. Kesalahan atau bias dalam data yang diproses oleh AI bisa berakibat fatal jika tidak diperhatikan. Sekalipun pemanfaatan AI dalam penulisan dapat meningkatkan efisiensi, intuisi dan empati penulis atas persoalan yang dihadapi belum bisa tergantikan oleh teknologi.

Akhirnya, seharusnya bahasa hukum tetap merupakan sebuah alat komunikasi yang dapat dimengerti oleh semua orang. Terlepas dari kekhasan struktur dan terminologi yang kaku, para profesional hukum harus bisa menjelaskan dengan sederhana berbagai konsep rumit hukum. Pemahaman ini menjadi penting ketika nasihat yang diberikan harus akurat dan relevan bagi para pendengar atau penggunanya. Pemahaman mendalam jelas perlu dimiliki.

Sekali lagi, menulis itu sendiri bukan sekadar cara untuk menyampaikan informasi tetapi sekaligus alat untuk berpikir dan mengeksplorasi gagasan. Artikel hukum populer seharusnya dapat menjembatani pemahaman soal konsep hukum yang kompleks oleh penulis untuk pembacanya. Tujuannya tentu saja agar komunikasi yang lebih bermakna antara dunia profesi hukum dan masyarakat luas bisa tercapai.

*)Yosea Iskandar adalah Praktisi Hukum Perbankan.

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

bahasa
Yosea Iskandar

Praktisi Hukum Perbankan

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info