Hasil survey mengatakan rata-rata masyarakat Jabodetabek menghabiskan waktu selama 4 jam di perjalanan akibat kemacetan, terlebih pengguna kendaraan bermotor menyumbang dalam menaikkan CO2 dan potensi loss traffic jam hingga Rp100 triliun.
Adanya TOD ini akan membantu masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendatangi suatu tempat dan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan transportasi umum yang akan saling terintegrasi dengan moda transportasi yang berbeda. Interkoneksi ini akan memberikan dampak baik untuk pemilik dan pengembang bisnis.
Pergerakan manusia akan didukung oleh sistem pedestrianisasi kawasan, baik berupa infrastruktur pedestrian yang baru maupun upgrade dari yang sudah ada serta ruang terbuka yang akan dibentuk.
Dalam mewujudkan hal ini, kawasan berbasis TOD ini memanfaatkan lahan dan aset milik pemerintah daerah di sekitar halte MRT. Untuk pengelolaan aset adalah milik Pemerintah DKI, sehingga tidak perlu membeli lahan hak pengelolaan, sehingga cukup mendapatkan hak guna bangunan untuk membangun pengembangan properti. Namun, tidak dipungkiri proses untuk mendapatkan hak guna bangunan memakan waktu.
“Untuk mendapatkan hak guna bangunan untuk membangun pengembangan properti perlu memakan waktu at least setahun atau dua tahun, meski begitu untuk TOD kita sudah punya 12 proyek,” kata dia.
Diyakini Raihan, saat ini tantangan yang paling berat dalam pengelolaan TOD bukanlah di persoalan bisnis, melainkan birokrasi yang panjang.
“Isu klasik ya birokrasi yang panjang, di Indonesia mengeluarkan IMB itu lama, tetapi MRT Jakarta kan BUMD jadi untuk izin insyaallah lancar dan didukung. Saya optimis dengan hal ini karena kita niatnya baik dan tentunya didukung pemerintah,” pungkasnya.
Untuk mendatangkan percepatan pengembangan kawasan berbasis TOD di Jakarta perlu sinergi di antara stakeholder, sehingga akan terwujud tujuan TOD sebagai pembangkit kualitas hidup masyarakat.