Dalam praktiknya, Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, kementerian terkait, hingga kementerian koordinator dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan. Koordinasi diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha maupun konsumen.
“Karena kami nggak bisa Kementerian Perdagangan ini atau kementerian itu hanya berdiri sendiri dengan kebijakannya tanpa ada koordinasi,” ujar Immanuel.
Karena itu, penyelarasan kebijakan menjadi bagian penting agar tidak muncul gejolak ketika kebijakan tersebut mulai diimplementasikan. Kebijakan yang telah disusun perlu dipastikan dapat diterapkan dengan baik di tingkat masyarakat.
“Jadi pentingnya menyelaraskan kebijakan itu, yaitu agar kebijakan itu juga bisa berjalan di level masyarakat atau konsumen. Jangan sampai ketika kebijakan itu diimplementasikan terjadi gejolak juga,” pungkasnya.
