Indonesia tidak mengalami kekurangan regulasi dalam sektor persampahan. Selama hampir dua dekade terakhir, pemerintah telah membangun kerangka hukum yang relatif lengkap mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jakstranas), hingga berbagai peraturan teknis di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta regulasi-regulasi lain yang berada dalam ekosistem hukum persampahan.
Namun, kelengkapan regulasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Persoalan sampah terus muncul secara berulang dan bahkan berkembang menjadi situasi darurat di berbagai daerah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 menunjukkan bahwa dari timbulan sampah sekitar 29,99 juta ton per tahun pada 282 kabupaten/kota, hanya sekitar 32,32 persen yang berhasil dikelola. Sementara sisanya masih berada dalam kategori tidak terkelola. Upaya pengurangan sampah di sumber juga masih sangat rendah yakni hanya mencapai 2,09 persen. Kondisi tersebut diperburuk dengan masih dominannya praktik open dumping pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekitar 9,05 juta ton sampah yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah nasional masih jauh dari kondisi ideal.
Fenomena darurat sampah yang terjadi di berbagai daerah memperlihatkan bahwa persoalan persampahan tidak lagi bersifat lokal dan insidental. Misalnya, krisis pengelolaan sampah yang terjadi di Bandung Raya pasca gangguan operasional TPA Sarimukti ditandai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya dan kondisi darurat pengelolaan sampah di Tangerang Selatan melalui Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 00.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah, serta meningkatnya tekanan terhadap kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang memaksa Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah kebijakan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Bahkan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah utama pengelolaan sampah nasional bukan semata-mata terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada tantangan tata kelola dalam menerjemahkan berbagai ketentuan hukum ke dalam sistem pengelolaan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Darurat sampah yang terjadi di berbagai daerah sudah semestinya dibaca sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran terhadap kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
Intervensi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Arah kebutuhan reformasi pengelolaan sampah sesungguhnya telah diidentifikasi dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (UU RPJPN 2025-2045) menempatkan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai salah satu bagian Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers).
Lebih lanjut, UU RPJPN 2025-2045 mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat pengelolaan sampah, antara lain: 1) rendahnya perilaku masyarakat dan produsen dalam menangani dan mengurangi sampah; 2) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang terpadu dan berwawasan lingkungan serta belum maksimalnya pemanfaatan infrastruktur eksisting; 3) belum adanya pengaturan non-virgin material; 4) tata kelola persampahan yang tumpang tindih antar urusan dan belum terlaksananya fungsi regulator, operator, dan pengawas; 5) rendahnya komitmen pemerintah daerah yang terlihat dari minimnya regulasi dan alokasi belanja daerah; 6) belum adanya regulasi payung untuk penerapan ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah; 7) belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan nonrumah tangga; 8) belum adanya regulasi bagi produsen untuk pendaur ulangan sampah melalui penarikan kembali sampah; 9) terbatasnya opsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; 10) belum mantapnya penegakan hukum, serta pemberian sanksi dan kompensasi; 11) pengelolaan sampah rumah tangga, sampah nonrumah tangga, dan sampah spesifik yang belum terpadu dan terintegrasi; 12) prinsip polluter pays principle belum diterapkan secara optimal termasuk penerapan volume based fee, dan perhitungan retribusi sampah yang belum memperhitungkan pemenuhan total biaya; 13) minimnya bauran pendanaan; dan 14) belum baiknya pengkategorian dan pendataan sampah.
Temuan dalam UU RPJPN 2025-2045 tersebut kemudian diterjemahkan lebih operasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Perpres RPJMN 2025-2029) yang menempatkan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan nasional. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menegaskan perlunya pembagian kewenangan yang lebih jelas, penguatan kelembagaan, penyusunan rencana induk pengelolaan sampah yang layak secara finansial, pemisahan fungsi regulator dan operator, penguatan pembiayaan persampahan, pengelolaan aset, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
