Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Perpres RKP 2026) yang menjadikan pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu Direktif Presiden. Dengan demikian, agenda reformasi persampahan sejatinya telah memiliki landasan yang kuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Tantangannya saat ini adalah bagaimana memastikan berbagai agenda tersebut dapat diterjemahkan ke dalam instrumen hukum, kelembagaan, dan tata kelola yang operasional.
Perlunya Strategi Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Berbagai intervensi kebijakan yang telah dirumuskan dalam UU RPJPN 2025-2045, Perpres RPJMN 2025-2029, dan Perpres RKP 2026 menunjukkan bahwa negara telah memiliki arah transformasi pengelolaan sampah yang relatif komprehensif. Tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi pada ketiadaan visi atau arah kebijakan, melainkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa agenda reformasi tersebut dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam instrumen regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan yang efektif. Sehingga, pemutakhiran kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah perlu diarahkan tidak hanya untuk menjawab berbagai tantangan persampahan pasca-2025, tetapi juga untuk memperkuat implementasi agenda reformasi tata kelola persampahan nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Pertama, perlu melakukan pemutakhiran terhadap Perpres Jakstranas. Selain karena target pengurangan dan penanganan sampah yang diatur berakhir pada tahun 2025. Substansinya juga perlu disesuaikan dengan arah pembangunan nasional terbaru. Pemutakhiran Jakstranas tidak hanya dimaksudkan untuk menetapkan target baru pasca-2025, tetapi juga untuk mengintegrasikan agenda reformasi pengelolaan sampah sebagaimana diarahkan dalam UU RPJPN 2025-2045 dan Perpres RPJMN 2025-2029.
Kedua, perlu percepatan penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diarahkan dalam Perpres RPJMN 2025-2029. Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah, memperjelas pembagian fungsi regulator, operator, dan pengawas, serta membangun model penyelenggaraan layanan persampahan yang lebih profesional, akuntabel, dan layak secara finansial. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul terkait pengelolaan aset sarana dan prasarana persampahan serta koordinasi lintas sektor.
Ketiga, perlu memastikan keterhubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dan pembentukan regulasi sektor persampahan. Berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam UU RPJPN 2025-2045, Perpres RPJMN 2025-2029, dan Perpres RKP 2026 perlu diterjemahkan secara konsisten ke dalam kerangka regulasi nasional maupun daerah. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pembentukan regulasi, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan, sehingga agenda reformasi persampahan tidak berhenti pada tingkat perencanaan.
Keempat, pemerintah perlu membangun mekanisme dukungan hukum dan kebijakan yang responsif terhadap proyek prioritas persampahan. Pengembangan sistem pengelolaan sampah regional, fasilitas pengolahan sampah, maupun berbagai inisiatif ekonomi sirkular seringkali menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, dan pengelolaan aset. Diperlukan mekanisme koordinasi dan dukungan kebijakan yang mampu mempercepat penyelesaian hambatan tersebut tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kelima, sektor persampahan telah menjadi bagian dari objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Namun, berbagai kejadian kedaruratan sampah yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan penerapan MRPN dalam pengelolaan sampah, antara lain melalui penyempurnaan identifikasi dan pemetaan risiko persampahan, penguatan indikator risiko dan mekanisme peringatan dini, integrasi mitigasi risiko ke dalam perencanaan program dan proyek prioritas, serta penguatan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala. Penguatan tersebut penting untuk memastikan bahwa berbagai risiko terkait hukum dan regulasi, tata kelola, pembiayaan, kelembagaan, aset, maupun kapasitas infrastruktur dapat diantisipasi dan dikendalikan lebih dini, sehingga tidak berkembang menjadi kondisi kedaruratan yang menghambat pencapaian target pembangunan nasional.


















