Keenam, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan agenda transformasi persampahan, pemerintah perlu memperkuat analisis kepatuhan hukum (legal audit) pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek prioritas persampahan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa berbagai program dan proyek prioritas persampahan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan kelembagaan, tata kelola aset, mekanisme pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, serta aspek lingkungan hidup. Selain meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas, analisis kepatuhan hukum (legal audit) tersebut juga dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko guna mencegah munculnya hambatan kelembagaan, sekaligus mengidentifikasi potensi komplikasi hukum di masa depan yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian regulasi, sengketa kewenangan, permasalahan kontraktual, pengelolaan aset, maupun aspek perizinan.
Ketujuh, keberhasilan transformasi pengelolaan sampah nasional memerlukan dukungan keahlian multidisiplin di bidang hukum, regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan kebijakan publik. Kompleksitas reformasi tata kelola persampahan menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi profesi, dan mitra profesional guna memastikan berbagai agenda reformasi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, regulasi, dan proyek yang implementatif.
Pada akhirnya, reformasi pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang memerlukan dukungan kebijakan, hukum, regulasi, kelembagaan, dan tata kelola yang semakin kuat.
*) Adv. Mardiyanto, S.H., M.H., GRCO., CRPP. dan Hendra Wahanu Prabandani, S.H., M.H., keduanya adalah pengajar di STIH IBLAM Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


















