Kebijakan Persaingan di Era Otonomi
OPINI

Kebijakan Persaingan di Era Otonomi

Kebijakan persaingan bertujuan untuk meminimumkan inefisiensi perekonomian yang diciptakan oleh tingkah laku perusahaan-perusahaan yang bersifat anti-persaingan. Ada dua penyebab distorsi perekonomian yang dapat menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna.

•Bacaan 2 Menit
FH
DR
Penulis Opini

Bagian keempat tentang KPPU. KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999 dan bertanggung jawab kepada Presdiden. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Masa jabatan anggota KPPU adalah selama lima tahun.

Undang-undang No.5 tahun 1999 merinci kewenangan KPPU, yang meliputi hal-hal berikut: menerima laporan; melakukan penelitian; melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan; menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan; memanggil pelaku usaha; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui suatu persoalan;meminta bantuan penyidik; meminta keterangan dari instansi pemerintah; mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen dan atau alat bukti lain; memutuskan dan menetapkan suatu perkara; memberikan putusan komisi kepada pelaku usaha; menjatuhkan sanksi.

Undang-undang No.5/1999 memberikan perlakuan khusus atau pengecualian (pasal 50) atas pengaturan-pengaturan di atas  bagi kegiatan-kegiatan atau pelaku-pelaku berikut ini: perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan; perjanjian yang berkaitan dengan HAKI; perjanjian penetapan standar teknis produk barang/jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan; perjanjian dalam rangka keagenan; perjanjian kerjasama penelitian; perjanjian internasional yang diratifikasi pemerintah; perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan di dalam negeri; pelaku usaha kecil; dan kegiatan usaha koperasi yang bertujuan melayani anggota.

Pendefinisian pasar di kawasan lokal

Pendefinisian pasar atau penentuan relevant market sangat penting untuk menetapkan struktur pasar dan perilaku perusahaan. Jika kita melakukan kesalahan dalam mendefinisikan pasar, maka kita tak dapat menghasilkan analisis yang gamblang.

Pasar dapat didefinisikan berdasarkan spatial model, yakni mendefinisikan pasar berdasarkan lokasi. Variabel yang menentukan pada spatial model adalah kos pengangkutan (transportation cost). Pasar di sini didefinisikan sebagai pasar geografis di mana konsumen di dalam suatu wilayah tidak memiliki akses terhadap supply dari luar daerah kecuali dari produsen yang ada di wilayahnya. Di dalam suatu pasar geografis tertentu, penjual yang menpunyai posisi dominan dapat menaikkan harga tanpa khawatir kehilangan konsumen atau masuknya pesaing baru.

Pendefinisian pasar geografis menjadi sangat relevan mengingat wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari belasan ribu pulau yang tersebar. Ditambah dengan sarana dan prasarana transportasi yang kurang baik dan jumlahnya jauh dari memadai, mengakibatkan biaya pengangkutan menjadi mahal. Perlu dicatat bahwa jika suatu produk dijual dalam skala nasional, maka biaya pengangkutan cenderung tidak signifikan dan oleh karena itu bisa diabaikan.

Spatial market juga sangat relevan diterapkan untuk menganalisis komoditas pertanian karena keterbatasannya, yaitu cepat rusak, baik karena busuk ataupun karena tidak tahan lama diperjalanan. Hal ini membuat pemasaran komoditas pertanian hanya melingkupi suatu wilayah di mana komoditas tersebut dapat menjangkau.

Faisal H. Basri

pengamat ekonomi/Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Dendi Ramdani

Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info