Pajak dan retribusi, pungutan lain yang dilakukan asosiasi atau pungutan tidak resmi (pungli) yang dikenakan di suatu daerah tertentu merupakan hambatan perdagangan dan disinsentif bagi perekonomian. Pengenaan pungutan ini tidak menciptakan perilaku antipersaingan, tapi bisa menghambat iklim persaingan.
Contoh kebijakan pengenaan pungutan formal dan informal antara lain adalah: pengenaan 24 jenis pajak dan retribusi terhadap hewan ternak di Lombok, penarikan restribusi oleh asosiasi atas perdagangan ikan di Bengkalis, pungli pada pengiriman sayur mayur di sepanjang jalan Sukabumi ke Jakarta. Pungutan-pungutan ini membuat harga lebih mahal dan terkesan ada diskriminasi harga atau monopoli. Tapi, kemungkinan besar penyebab harga lebih mahal adalah karena banyaknya pungutan tersebut, bukan karena perilaku antipersaingan.
Begitu pula dengan kebijakan kuota perdagangan atau pengaturan pola tanam yang mengakibatkan sistem insentif berdasarkan mekanisme pasar tidak berjalan. Seharusnya, jika suatu komoditas mengalami kenaikan harga, maka ini merupakan signal insentif bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak. Namun, karena ada keharusan memproduksi sesuai peraturan yang dikeluarkan, sistem insentif berdasarkan mekanisme pasar tidak berjalan. Contoh kebijakan ini adalah pembatasan pengembangan sapi ternak selain sapi Bali di Pulau Sumbawa dan pembatasan pengaturan pola tanam padi yang masih ditetapkan bupati di banyak daerah. Kebijakan ini menghambat berjalannya mekanisme pasar, tapi bukan perilaku antipersaingan.
Jika suatu kebijakan menciptakan perilaku antipersaingan, maka ini adalah tugas KPPU untuk menyelesaikannya. Dua tindakan yang bisa dilakukan KPPU adalah mengajukan usul pembatalan atas peraturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Namun, tidak bisa menghukum perusahaan yang melakukan tindakan antipersaingan seperti yang tercantum di dalam undang-undang. Kebijakan ini misalnya tata niaga perdagangan yang memberikan hak monopoli atau monopsoni, kartel atau kesepakatan harga.
Beberapa contoh peraturan yang pernah terjadi bersifat antipersaingan adalah: pemberian hak monopsoni sekaligus monopoli kepada BPPC; Tata Niaga Hasil Produksi Rakyat melalui Koperasi Unit Desa di Nusa Tenggara Timur yang memberikan hak monopsoni kepada KUD untuk membeli hasil produksi rakyat; tata niaga jeruk di Kalimantan Barat yang memberikan hak monopsoni kepada Puskud dan Kelompok Humpus yang selanjutnya diteruskan PT Bima Citra Mandiri; kemitraan yang mewajibkan petani kapas di Bulukumba, Kabupaten Bone, menjual hasil produksinya ke PT Kapas Garuda Putih; kewajiban menanam tebu di Kabupaten Klaten dan Malang dan menjualnya ke pabrik gula.
Agenda ke depan
Agenda ke depan yang harus diutamakan sudah barang tentu adalah dengan mendorong agar mekanisme pasar bisa berjalan, yakni dengan mencabut peraturan yang mendistorsi pasar. Deregulasi dan liberalisasi perdagangan perlu secepatnya dilakukan.
Dan terlebih penting lagi mengawasi peratutan daerah yang diterbitkan Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang boleh jadi dikeluarkan karena desakan atau kepanikan untuk menambah PAD. Deregulasi dan liberalisasi perdagangan di dalam suatu daerah dan antardaerah sangat penting karena secara langsung berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.
KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha juga bertugas mengawasi perilaku antipersaingan di daerah-daerah, seperti: monopoli/monopsoni, kartel, kesepakatan harga dan lain-lain sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang. Selain itu, juga tentunya KPPU bertugas mengawasi peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan antipersaingan seperti tata niaga yang memberikan hak monopoli/monopsoni.
Hal yang tak kalah pentingnya untuk meminimalisasikan praktek-praktek yang mengarah pada persaingan tak sehat dan sekaligus merugikan konsumen adalah segala upaya untuk menekan biaya transaksi. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau yang tersebar, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi niscaya akan sangat menopang bagi berkurangnya disparitas harga.
Faisal Basri adalah anggota KPPU, Rektor Perbanas, pengamat ekonomi.
Dendi Ramdani adalah asisten dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
