Hendri menambahkan, seharusnya pidato SBY mampu mendongkrak gairah pasar. Pidato presiden mengandung optimisme. Sayang, pesan yang tersebar di dalam gedung parlemen tak menular ke luar. Buktinya, indeks harga saham dan kurs rupiah justru menukik. Message presiden gak nyampe, sambungnya.
Belanja Negara
Presiden menekankan belanja negara bakal disusun berdasarkan kinerja (performance-based). Hal ini supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Total belanja pemerintah pusat dipatok Rp564,6 triliun, atau naik 13 persen dari APBN-P 2007.
Menariknya, belanja modal (asset expenditure) melonjak tajam sebesar 48,6 persen, yakni dari Rp68,3 triliun (APBN-P 2007) menjadi Rp101,5 triliuin. Bantuan sosial (social assistant) juga menanjak 41,8 persen menjadi Rp67,4 triliun -dari Rp47,5 triliun.
Menanggapi hal itu, Emir mewanti-wanti. Menurut Emir, pemerintah daerah juga harus bisa menghabiskan (disburse) alokasi belanjanya dengan baik. Selama tiga tahun terakhir, belanja modal hanya Rp60 triliunan. Sekarang melonjak drastis. Daerah bisa nggak? Padahal kita lihat banyak yang mengendap ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Chatib mengusulkan pemerintah menyiapkan perangkat kebijakan reward and punishment. Harus ada insentif dan disinsentif bagi daerah. Daerah yang tidak belanja dengan benar harus dikenai penalti.
Rupanya reformasi birokrasi sedang menjadi komoditas laris. Tak heran jika pemerintah mengatrol belanja pegawai. Pemerintah menyediakan tunjangan lauk-pauk buat pegawai TNI-Polri sejak 2005, dan pegawai negeri sipil (PNS), yang baru bermula pada tahun ini. Presiden juga menjanjikan kenaikan gaji PNS rata-rata 20% pada tahun depan. Semua untuk kesejahteraan PNS, aparat keamanan, serta para pensiunan, dan juga peningkatan reformasi birokrasi, ujar SBY.
Sebelumnya, pegawai Mahkamah Agung juga terlanjur menerima angin surga kenaikan gaji dan tunjangan. Asalkan, kinerja mereka meningkat.
