Dephan 'Tergusur', Polri Laris-manis
Hal yang menarik lainnya, pos pertahanan dan keamanan melorot menjadi urutan ketujuh. Akibatnya, Departemen Pertahanan tak menjadi anak emas lagi. Anggarannya hanya naik seicrit, dari Rp29,58 triliun menjadi Rp33,68 triliun (13,86 persen).
Di lain sisi, pemerintah sedang kepincut dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berbagai aksi pemberantasan terorisme dinilai sukses. Nampaknya penumpasan terorisme tetap menjadi isu penting ke depan. Karena itulah, anggaran korps coklat ini naik menjadi Rp20,86 triliun, dari APBN-P 2007 yang hanya Rp17,80 triliun (17,19 persen).
UMKM tak banyak disentuh
Anggaran untuk Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah justru terpangkas, dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Pada APBN-P 2007, pemerintah hanya menyediakan Rp1,45 triliun untuk penjaminan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana tersebut dikelola oleh BUMN Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Askrindo. Ternyata pemerintah kita belum menerapkan anggaran pro rakyat miskin (pro poor budget), teriak salah satu ekonom TIB, Binny Buchori.