Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, melampiaskan keluh kesahnya terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di DPR. Dia melihat RUU tersebut berpotensi mengurangi fungsi pemberantasan korupsi.
“Kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh mengurangi kewenangan, tugas, dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Setyo, di Gedung Merah Putih KPK, seperti dilansir Antara, Kamis (17/7).
Setyo mengatakan KPK sudah melakukan diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama sejumlah pakar untuk membandingkan RUU KUHAP dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga:
- Tuntas Bahas Ribuan DIM RUU KUHAP, DPR-Pemerintah Kebut dalam 2 Hari
- Panja RUU KUHAP Bahas Sejumlah Substansi Baru, Termasuk Imunitas Advokat
Selain itu, KPK telah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum guna membahas RUU KUHAP. Menurut Setyo saat ini KPK menemukan 17 permasalahan terkait ketidaksinkronan RUU KUHAP dengan UU KPK.
Dia pun mengingatkan Panitia Kerja RUU KUHAP agar aturan-aturan dalam rancangan peraturan tersebut sinkron, yakni tidak memiliki perbedaan antara batang tubuh dengan ketentuan peralihan.
“Kalau seperti itu, tentu nanti akan menimbulkan sesuatu yang bias, dan tidak ada sebuah kepastian,” katanya pula.
















