Asas erga omnes bertujuan agar putusan MK dapat berlaku dengan semestinya. Disamping itu, erga omnes menjadi tolak ukur konsep judicial supremacy agar badan pemerintahan yang lain dapat menerima produk hukum badan ajudikasi konstitusional.
Oleh karenanya, sewajibnya hasil dari putusan MK dapat diterima oleh badan pemerintahan lain sebagai wujud menghormati MK sebagai penafsir konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang.
Kemudian, penggunaan asas erga omnes tidak hanya terdapat pada putusan MK, tetapi asas ini juga terkandung dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam PTUN, asas ini mengikat pihak-pihak diluar pihak yang bersengketa.
Namun dalam praktiknya terdapat beberapa perbedaan antara kaidah dan norma dalam pelaksanaan putusan MK yang menganut asas erga omnes. Untuk itu, perlunya komunikasi antara MK dengan lembaga negara lainnya untuk proses eksekusi putusan MK, agar setiap putusan yang dikeluarkan MK adalah erga omnes.
Karena, putusan MK merupakan yang bersifat final dan mengikat yang artinya terakhir dan tidak ada upaya hukum lain untuk menyelesaikannya. Komunikasi yang baik antara MK dan lembaga lainnya diperlukan untuk proses eksekusi putusan yang bersifat mengikat dan final dengan asas erga omnes.