Dunia internasional juga turut memberi dorongan pada berubahnya instrumen perhitungan nilai kerugian ekologis, seperti misalnya Paris Agreement yang dikenal dengan COP Paris atau Protokol Kunming yang mendasari dibuatnya aturan nasional mengenai nilai ekonomi karbon dan nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan perhitungan kerugian ekologis yang ada saat ini sudah tidak akurat dan komprehensif.
Pembaharuan aturan penghitungan kerugian ekologis sangat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan mengingat dasar hukum yang ada tidak dapat dipergunakan untuk melakukan penghitungan kerugian ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2026 ini. Beberapa hal yang sebelumnya tidak dihitung memiliki nilai ekologis seperti karbon yang sejak tahun 2021 telah memiliki dasar hukum untuk perhitungan nilai ekonomis.
Jika dalam waktu dekat tidak segera dilakukan pembaharuan aturan terkait perhitungan kerugian ekologis, maka akibatnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2026 ini akan tidak optimal penegakan hukumnya. Tidak optimal penegakan hukumnya untuk memberi perlindungan pada kerugian ekologis mengingat tujuan penghitungan kerugian ekologis adalah restorasi dan pemulihan areal terdampak.
Jika aturan terkait pembaharuan aturan terkait perhitungan kerugian ekologis tidak segera dibuat hanya akan ada dua kemungkinan. Pertama, nilai restorasi dan pemulihan areal terdampak pasti lebih kecil dari kondisi kerugian ekologis sebenarnya. Kedua, mungkin saja nilai restorasi dan pemulihan areal terdampak lebih besar dari kondisi kerugian ekologis sebenarnya. Namun perhitungannya penuh keragu-raguan, tafsir dan asumsi yang akhirnya tidak menghasilkan kepastian hukum, disparitas putusan atau koreksi putusan pengadilan di tingkat berikutnya.
Idealnya pembaharuan aturan terkait perhitungan kerugian ekologis perlu segera dibuat dan harus melakukan inventarisasi ulang mengenai nilai ekologis yang telah memiliki dasar hukum seperti karbon maupun kredit keanekaragaman hayati serta segera melakukan sinkronisasi pada aturan yang baru. Dengan demikian, secara perhitungan ekologis akan memiliki nilai ekologis yang lengkap, sehingga selain menghasilkan perhitungan yang lebih akurat juga mempersempit ruang keragu-raguan.
Kondisi ini juga akan menghasilkan nilai restorasi dan pemulihan areal terdampak tidak lebih kecil dari kondisi kerugian ekologis sebenarnya dengan dasar hukum dan perhitungan yang valid. Berikutnya pada aturan pembaharuan yang nantinya akan dibuat perlu menggunakan pendekatan kesediaan membayar (willingness to pay) terhadap barang dan jasa sumber daya alam tersebut berdasarkan nilai, baik nilai pasar (market) atau nilai aktual.
Konsep ini jika diintegrasikan dalam aturan hukum yang berlaku akan menghasilkan valuasi (memberi nilai) ekonomi pada nilai ekonomi total (Total Economic Value) pemanfaatan suatu sumber daya alam. Dengan demikian aturan terkait penghitungan kerugian ekologis nantinya bersifat limitatif, memberikan kepastian hukum, serta tidak membuka ruang keraguan dan tafsir.
*) Rio Christiawan, Anggota Satgas Keanekaragaman Hayati RI dan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
