Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memerhatikan kesejahteraan hakim-hakim di daerah yang dinilai memiliki sarana dan prasarana minim.
"Beberapa waktu lalu kami berkunjung ke beberapa daerah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Saya miris mendengar cerita dari hakim, baik di pengadilan tinggi maupun pengadilan negara," kata anggota Komisi III DPR RI Johan Budi, seperti dilansir Antara akhir lalu.
Komisi III DPR menyoroti anggaran Mahkamah Agung, salah satunya terkait pengalokasian kesejahteraan hakim yang tidak merata antara hakim di MA dan hakim di daerah. Johan Budi mengatakan bahwa sarana dan prasarananya sangat minim, bahkan kondisi rumah dinas yang ditempati sangat tidak layak.
Baca Juga:
- Menyoroti Integritas Hakim di Tengah Risiko Korupsi
- Problem Integritas Hakim, Pekerjaan Rumah MA yang Belum Selesai
"Bahkan, sesekali mereka secara sinis berkata 'kadang-kadang kami bisa bangun tidur di samping biawak'. Ini menunjukkan betapa minimnya sarana-prasarana hakim di luar Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, waktu itu kita mendengar langsung," ujar Johan Budi.
Dia berharap kesejahteraan hakim-hakim di daerah menjadi prioritas dari anggaran MA. "Karena wibawa hakim salah satunya adalah dari apa yang dia punya di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meski tentu integritas tidak berbanding lurus dengan sarana dan prasarana," lanjutnya,
Hal ini berbanding terbalik dengan hakim-hakim di MA yang mendapatkan fasilitas-fasilitas memadai bahkan banyak yang kaya, katanya.