Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan mengurus tanahnya supaya tidak terkena kasus mafia tanah. “Masyarakat yang ingin mengurus hak tanah harap untuk mengurusnya ke PPAT di wilayah, di mana tanah itu berada,” imbaunya.
Hapendi juga melanjutkan jika masyarakat tidak mengenal PPAT di wilayah di mana tanah tersebut berada, masyarakat bisa mendatangi kantor pertanahan dan meminta rekomendasi dari kantor pertanahan terkait PPAT. Ia juga meminta agar masyarakat berhati-hati terkait PPAT palsu.
“Saat ini seluruh PPAT sedang di sertifikasi dan diberikan kartu tanda anggota secara elektronik. Seseorang PPAT yang sah dan anggota IPPAT sudah terdaftar secara online dan bisa ditelusuri,” ujarnya.
Terakhir, Hapendi berharap agar seluruh PPAT di Indonesia melakukan pekerjaan dengan santun, beretika dan mentaati seluruh prosedur tata cara kerja yang telah diatur dalam undang-undang. “Oleh karena itu kepada seluruh PPAT, mari kita jalankan jabatan secara beriktikad dan mematuhi prosedur yang ada,” tutupnya.