Rudianto menjelaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset butuh kecermatan sehingga UU yang diterbitkan dapat dijalankan aparat penegak hukum. Menutup celah agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Struktur hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan beleid ini sehingga harus ada tafsir dan implementasi yang tepat.
"Kita mau undang-undang ini lahir lalu kemudian ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih. Karena itu perlu kehati-hatian. Struktur hukum kita kan ada tiga, Polisi, Jaksa, KPK yang akan menafsirkan dan menjalankan UU ini. Kalau struktur ini belum bersih, perlu dirumuskan norma yang betul-betul bisa menjaga struktur hukum kita agar dalam menjalankan UU ini nantinya tidak justru dimanfaatkan," ujarnya.
Soal perdebatan mengenai aspek perlindungan HAM, privasi, hingga kejelasan tata kelola aset hasil perampasan, Rudianto menilai pentingnya penyelarasan norma. Tujuannya, negara dapat melakukan perampasan aset melalui mekanisme hukum yang sah dan disetujui cabang kekuasaan yudikatif. Khususnya pada kondisi di mana pemilik aset berstatus DPO, melarikan diri ke luar negeri, atau telah meninggal dunia.
Wacana pembentukan badan khusus pengelola aset menurut Rudianto menjadi poin krusial yang dibahas Komisi III DPR. Terutama bagaimana memastikan aset-aset yang dirampas terdata dan dikelola secara transparan.
"Diskusi soal pentingnya ada badan khusus yang mengelola aset nanti yang dirampas itu menarik juga. Jangan sampai aset dirampas tidak tahu entah berantakan kemana. Barang bukti atau barang disita ujungnya tidak jelas pengelolaannya. Kalau Kejaksaan kan sudah ada Badan Pemulihan Aset, bagaimana dengan KPK dan Polri? Inilah yang mau kita sinkronkan semua," tutupnya.
















