Namun, Max mengingatkan, Bambang harus mempersiapkan bahan yang cukup supaya bisa membuktikan motif pemecatannya berkaitan dengan kegiatan serikat pekerja. Pak Bambang dan kawan-kawan, selama ini, apa yang sudah Anda kerjakan? Dan apa perkembangannya? ujarnya.
Anggota lainnya, Serta Ginting mewanti-wanti kubu Bambang harus mempersiapkan bukti dengan lengkap. Kita harus menengok dulu Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Akan terlihat jelas mana hak manajemen, mana hak karyawan. Kalau Pak Bambang mengaku mengalami kekerasan dari satpam, mana bukti keterangan dokter –misalnya?
Max tetap menanggap kasus ini serius. Kalau perlu, kita datangkan manajemen Kompas atau bahkan Ketua PWI Tarman Azam untuk menjelaskan kondisi kerja wartawan yang sebenarnya, ujarnya berapi-api. Max berjanji pada bulan Januari ini bisa mendatangkan Jakob Oetama selaku pihak manajemen Kompas.
Ketua Komisi IX Ribka Ciptaning mengaku menerima telepon dari Jakob Oetama pada pagi hari sebelum RDPU ini digelar. Menurut Ribka, Jakob menjelaskan bahwa PHK ini hanya merupakan kasus kekaryawanan semata.
Sementara, anggota Komisi IX Nurul Falah mendesak adanya public hearing antara manajemen Kompas dan PKK. Kita konfrontir saja kedua pihak di sini. Sama halnya dengan kasus perburuhan lainnya kan? ujarnya.
Anggota yang lain, Tuti Lukman Sutrisno menilai bahwa kasus yang dialami Bambang bisa juga dialami oleh wartawan lainnya. Perjuangan kita tak hanya demi Pak Bambang, tapi untuk semua wartawan.
Tak selesai
Hanya saja, Ketua Sidang RDPU Asiah Salekan mengakui selama ini Komisi IX belum pernah menyelesaikan kasus perburuhan. Kapasitas RDPU sendiri tak menghasilkan keputusan. Namun ini sebagai masukan untuk tahap selanjutnya. Selama ini, pihak manajemen yang kami undang keberatan kami pertemukan dengan pihak buruh di forum seperti ini. Misalnya saja kasus Hotel Indonesia. Pihak manajemen enggan menemui kami, seloroh Asiah.