Komnas HAM: Penahanan Ijazah Buruh Bisa Masuk Kategori Perbudakan Modern
Terbaru

Komnas HAM: Penahanan Ijazah Buruh Bisa Masuk Kategori Perbudakan Modern

Penahanan ijazah pekerja/buruh oleh pemberi kerja bisa dikategorikan sebagai tindakan serupa perbudakan atau perbudakan modern jika menyebabkan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak bisa menentukan nasib sendiri atau sulit untuk berpindah atau berkembang di tempat kerja yang lain.

Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam dalam diskusi bertema 'Menelisik Perbudakan di Era Modern', Rabu (23/3/2022). Foto: ADY
Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam dalam diskusi bertema 'Menelisik Perbudakan di Era Modern', Rabu (23/3/2022). Foto: ADY

Sebagian orang mungkin mengira perbudakan hanya terjadi di masa lalu dimana tingkat peradaban manusia belum maju atau masih terbelakang. Tapi ternyata di era modern saat ini perbudakan masih terjadi. Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, menjelaskan diskursus yang berkembang di PBB menjelaskan praktik perbudakan masih berkembang dan istilah yang digunakan saat ini adalah tindakan menyerupai perbudakan.

Berkembangnya praktik perbudakan itu juga diakui organisasi perburuhan internasional PBB (ILO) dan mereka menggunakan istilah perbudakan modern. Kendati ada perbedaan istilah perbudakan yang digunakan PBB dan ILO, tapi Anam menyebut keduanya memiliki semangat yang sama.

Anam mencontohkan dalam beberapa kasus dapat dilihat bagaimana tindakan serupa perbudakan atau perbudakan modern. Misalnya hubungan kerja pada industri perkebunan sawit, pertambangan, dan anak buah kapal (ABK). Kata kunci untuk mengenali tindakan serupa perbudakan atau perbudakan modern antara lain terbatasnya individu untuk menentukan nasibnya sendiri.

Baca:

Salah satu kasus di suatu negara di benua Afrika menunjukan ada orang yang bekerja sejak kecil di sebuah badan usaha dan rumah. Segala tindakan pekerja itu ditentukan oleh majikannya termasuk dengan siapa dia menikah. Kasus ini mendapat perhatian komunitas internasional karena sekalipun pekerja tersebut mendapat upah dan fasilitas, tapi kendali dominan majikan terhadap pekerja tersebut menjadi sorotan.

“Sangat banyak variasi kasusnya (perbudakan, red), misalnya dalam bentuk eksploitasi seperti upah rendah, sanksi fisik jika tidak melakukan pekerjaan, dan terbatasnya kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri,” kata Anam dalam diskusi bertema “Menelisik Perbudakan di Era Modern”, Rabu (23/3/2022).

Bahkan selama ini banyak tindakan yang dianggap lazim, tapi sebetulnya dekat dengan tindakan serupa perbudakan. Anam menyebut pekerja/buruh yang melamar kerja kemudian diterima pemberi kerja dengan syarat ijazahnya ditahan bisa berpotensi masuk kategori tindakan serupa perbudakan atau perbudakan modern.

Menurutnya, penahanan ijazah itu bisa menjadi tindakan serupa perbudakan jika hal tersebut membuat pekerja/buruh tidak bisa menentukan nasib sendiri dan sulit untuk berkembang di tempat kerja lain. Anam menyebut praktik penahanan ijazah itu dilakukan oleh banyak sektor terutama perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Bahkan ada kasus dimana pengacara yang baru diterima bekerja ijazah dan surat penyumpahannya juga ditahan pihak pemberi kerja.

“Penahananan ijazah dan dokumen lain yang tujuannya untuk mendapat kontrol kuat dan menutup kemerdekaan pekerja/buruh mengembangkan dirinya, ini di PBB masuk praktik serupa perbudakan,” tegas Anam.

Anam melihat ada banyak alasan yang digunakan pemberi kerja untuk menahan ijazah pekerja/buruh antara lain agar pekerja/buruh tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Padahal, menurut Anam hal tersebut seharusnya cukup diatur dalam perjanjian kerja.

Tags:

Berita Terkait