Proses Revisi UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mulai memasuki tahap pembahasan. Sejumlah pemangku kepentingan mulai dimintakan pandangannya. Salah duanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti perubahan KUHAP.
Kedua lembaga ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa perubahan dalam KUHAP mendukung perlindungan HAM dan memberikan perhatian khusus dalam rangka menguatkan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif.
Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai menegaskan revisi KUHAP merupakan momen penting untuk memastikan sistem hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Negara hukum yang baik perlu menjamin perlindungan HAM, terutama dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim.
“Salah satu tujuan revisi KUHAP adalah untuk mengurangi pelanggaran terhadap HAM. Khususnya, dalam hal penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya,” ujar Semendawai dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Baca juga:
- Keharusan Pengaturan Pengawasan Lembaga Penegak Hukum dalam Revisi KUHAP
- Komisi III DPR Beberkan 7 Substansi Baru RUU KUHAP
Dia menyorot pentingnya memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan norma-norma internasional, mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional. Komnas HAM menurut Semendawai menyatakan keprihatinannya terkait adanya praktik penyiksaan dalam proses hukum yang belum sepenuhnya diatasi. Sehingga, hal ini memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyiksaan, serta perlindungan terhadap korban yang seringkali terlupakan.
Sementara Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi berpandangan mengenai perlunya sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Tak jarang dalam proses peradilan perempuan mendapatkan tekanan, kriminalisasi, bahkan tidak mendapatkan keadilan yang sesuai.
















