“Secara umum, rata-rata transaksi ekonomi berakhir sengketa. Kami tahu berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa cara yang ditempuh konsumen atau pengusaha ketika terjadi sengketa baik dengan jalur litigasi maupun non litigasi. Hanya saja UU yang ada belum secara efektif untuk persoalan sengketa konsumen,” jelas Sita.
Sejalan dengan hal itu, Perwakilan Kementerian Perdagangan, Ifan Fitrianto mengungkapkan perlu adanya sistem baru yang saat ini tengah dikembangan terkait strategi perlindungan konsumen yaitu sistem ODR.
Era digitalisasi yang berbasis digital yang merubah seluruh lini kehidupan menjadi serba digital termasuk perdagangan, kini dapat dilakukan secara daring. Digitalisasi di lingkup perdagangan tersebut meluas dengan digitalisasi keuangan, kesehatan dan lingkup lainnya.
“Perkembangan pesat ini memberikan dampak bagi ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui PDB Indonesia itu 53%-nya disumbang dari konsumsi rumah tangga. Hal ini harus kita jaga jangan sampai kontribusi ini turun. Caranya adalah dengan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen dalam bertransaksi digital,” ucap Ifan.
Pada saat pandemi, terjadi kenaikan nilai transaksi sebanyak Rp400 triliun yang berasal dari 1,3 miliar transaksi dan ini menurut Ifan adalah bentuk potensial ekonomi digital.
“Ini adalah tugas kita dalam menjaga momentum variabel dalam ekonomi digital, hal ini bertujuan untuk menjadikan konsumen terus berbelanja di dalam ekonomi digital,” katanya.
Kementerian Perdagangan sendiri telah melakukan segala hal untuk mendorong konsumen agar dapat berdaya. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), salah satu nilai terendah IKK adalah kemauan konsumen dalam melapor dan mengadu jika terjadi permasalahan.