Ekonomi Indonesia cukup terpukul setelah Covid-19 masuk dan menyebar secara masif. Terkait hal tersebut, pemerintah terus memitigasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan kebijakan fiskal dalam APBN 2020, pemberdayaan UMKM, hingga program kemitraan umat.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait program pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Menteri Koordinator dan Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto, realisasi dari program ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil.
Penyaluran KUR tahun 2020 sampai dengan 30 April 2020 sudah mencapai Rp61,09 triliun atau 32,15% dari target tahun 2020 sebesar Rp190 triliun, dengan outstanding sebesar Rp57,7 triliun, dan jumlah debitur sebanyak 1,7 juta orang. (Baca: Ini Tujuan Transformasi Digital Memasuki Masa Normal Baru)
“Berdasarkan provinsi, penyaluran KUR terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara,” kata Airlangga dalam Webinar Rakyat Merdeka Insight: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Pasca-Covid19, Rabu (17/6).
Mengenai pembiayaan usaha Ultra Mikro dan Kecil, ada program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang ditujukan untuk kelompok wanita. Pembiayaan Mekaar meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah penyaluran sebesar Rp17,5 triliun pada tahun 2019 dan diberikan untuk 6 juta nasabah. Sementara dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk program Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp3 triliun di tahun 2019 dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Namun agar rangkaian kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Airlangga mengingatkan perlunya koordinasi antara kementerian/lembaga, terutama untuk mengembangkan UMKM. Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mengembangkan UMKM ini juga dilakukan dengan mengintegrasikan jenis-jenis pembiayaan UMKM.
Untuk Langkah ke depan, pemerintah fokus pada kebijakan new normal hingga transformasi digital. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga mengupayakan transformasi digital karena terjadinya perubahan pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Selain itu, ada peningkatan pemanfaatan teknologi digital yang membuat transformasi digital mengalami percepatan.
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mira Tayyiba, mengatakan pelaksanaan transformasi digital telah membantu kegiatan masyarakat maupun dunia usaha tetap berjalan dengan efektif dan produktif selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Selama PSBB, infrastruktur dan layanan digital telah menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif," katanya.
Mira menjelaskan perkembangan dan pemanfaatan digital dalam masa pandemi Covid-19 sudah menjadi keniscayaan karena situasi ini telah melahirkan kebiasaan baru yaitu pembatasan interaksi tatap muka atau contactless.
Salah satu sektor yang mendapatkan manfaat dari layanan ini adalah e-commerce yang menjadi penggerak ekonomi karena mampu memfasilitasi penyerapan produk sektor yang paling terdampak seperti pertanian dan UMKM, serta mendorong sektor logistik.
Sementara, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan masa normal baru merupakan momentum tepat bagi perekonomian nasional untuk kembali bangkit. Menurutnya, pemerintah telah melakukan beberapa hal dengan memberikan stimulus untuk membangkitkan kembali aktivitas perdagangan yang selama dua sampai dengan tiga bulan ini mengalami penurunan sangat drastis.
Agus mengatakan, seluruh elemen di bidang perdagangan kini mulai bersiap. Kementerian Perdagangan sendiri telah mempersiapkan exit strategy Covid-19 dengan membuka aktivitas perdagangan. Tahapan tersebut terdiri dari lima fase dengan persyaratan yang berbeda tergantung tingkat kerentanan terhadap potensi penyebaran Covid-19. (ANT)