Sehingga, Ali menilai tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintah daerah. Kemudian korupsi di sektor pendidikan, di mana terakhir KPK melakukan tangkap tangan terkait korupsi penerimaan mahasiswa baru di universitas Lampung. Ali menjelaskan KPK tidak berhenti pada upaya penindakannya saja, tapi KPK pun melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak kembali terulang.
Menurut Ali, KPK mendorong Kemendikburistek mengevaluasi dan menerbitkan surat edaran terkait penerimaan mahasiswa baru secara transparan dan akuntable. Demikian halnya korupsi terkait pengurusan perkara di peradilan.
KPK pun telah melakukan kajian terkait manajemen perkara di tingkat PN/PT. Hal ini sebagai wujud KPK untuk mendukung penuh penguatan marwah penegakkan hukum di Indonesia, yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Demikian halnya pada perkara-perkara lainnya. Bahkan KPK juga telah antisipatif, melakukan berbagai akselerasi upaya Pencegahan dan pendidikan sebelum tindak pidana korupsi terjadi. Inilah yang sering kita sebut sebagai kerja holistik, Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi,” pungkas Ali.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan kritik terhadap kinerja KPK. Operasi tangkap tangan (OTT) pun disorot Luhut.
Menurutnya, KPK tidak perlu sedikit-sedikit tangkap orang. Luhut menyebut apa yang dilakukan KPK melalui OTT tidak baik untuk keberlangsungan negeri ini. Bisa mencemarkan citra baik Indonesia.
“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut, seperti dikutip Antara di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12).