Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan terhadap pasar tradisional tetap berjalan seiring dengan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.
“KPPU) menilai penataan toko swalayan perlu didasarkan pada aturan yang jelas, objektif, dan proporsional agar tidak menutup kesempatan pelaku usaha untuk berkembang,” ujar Ketua KPPU, Gopprera Panggabean, dalam siaran pers yang dikutip Rabu (28/10).
Dalam saran dan pertimbangannya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, KPPU menyoroti sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut yang berpotensi membatasi jumlah pelaku usaha, menciptakan perlakuan berbeda, serta menghambat masuknya pelaku usaha baru.
Baca Juga:
- Gubernur Koster Instruksikan Stop Sementara Penerbitan Izin Ritel Berjejaring Baru
- DPR Setuju Ada Regulasi Soal Ritel Modern
Ketentuan mengenai jarak antartoko, jarak dengan pasar rakyat, rasio jumlah toko berdasarkan penduduk, dan persyaratan penyesuaian bagi usaha yang telah beroperasi perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persaingan, konsumen, dan iklim investasi daerah.
Perhatian terhadap persoalan ini semakin relevan setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan sementara operasional 25 gerai ritel modern pada Mei 2026 karena persoalan kepatuhan terhadap Perda tersebut. Gerai-gerai itu kemudian dilaporkan kembali beroperasi.
Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa penegakan peraturan tidak hanya bertujuan mencapai ketertiban, tetapi juga memberikan kepastian mengenai status usaha, persyaratan yang harus dipenuhi, dan mekanisme penyesuaian yang dapat ditempuh pelaku usaha.
