Di tengah berbagai masalah itu Prof Andri bersyukur karena ada putusan hakim yang menggunakan konsep strong sustainability atau keberlanjutan kuat. Misalnya warga Konawe, Sulawesi Tenggara dijerat Pasal 162 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) karena dianggap merintangi kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi persyaratan.
Ancaman hukumannya 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta. Alhasil putusan pengadilan melepaskan warga tersebut dari jerat pidana karena dianggap hal itu sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Dalam kegiatan seminar itu CEO IOJI & Co-Founder ICEL, Mas Achmad Santosa, menyebut beberapa hal yang membuat hukum lingkungan jadi bermasalah sehingga butuh kerangka hukum dengan paradigma baru di era antroposen. Antara lain hukum lingkungan hidup selalu diposisikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Sejak amandemen konstitusi diakui Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Pria biasa disapa Mas Ota itu mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-XXI/2023 menegaskan konsekuensi Strong Sustainability sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Selain itu isu keberlanjutan lingkungan tak melulu buah pemikiran barat, kalangan masyarakat lokal di banyak wilayah di Indonesia punya budaya untuk menjaga lingkungan hidup.
“Praktik masyarakat hukum adat yang mengakui ecological integrity dapat ditingkatkan jadi level nasional, bahkan global,” urainya.
Perparah krisis
Peneliti dari Fakultas Hukum dari North-West University Afrika Selatan, Louis Kotze, mengatakan alih-alih menjadi solusi, hukum justru memperparah krisis. Hal penting yang harus dilakukan adalah menghentikan konsep lama dan harus melihat krisis ini sebagai hal serius dan merespon secara tepat.
