“Kita harus inovatif dan radikal, terutama pembuat kebijakan, termasuk para akademisi dan peneliti. Kita harus beri perhatian lebih untuk keberlanjutan lingkungan dan umat manusia,” paparnya.
Konflik yang terjadi di beberapa wilayah regional memperparah krisis lingkungan. Sebab yang berlangsung tak sekedar konflik tapi juga berdampak terhadap lingkungan misalnya sumber energi yang digunakan. Perlu langkah radikal dan inovatif untuk membuat hukum menjadi lebih ekologi sehingga mampu menjawab masalah lingkungan.
“Kita harus berpikir out of the box, radikal dan inovatif dalam menggunakan pendekatan untuk mengubah hukum,” usulnya.
Pakar hukum lingkungan dari FH University of Sydney, Australia, Prof Ben Boer, merekomendasikan beberapa hal prioritas yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk sektor lingkungan hidup. Antara lain regulasi tentang tata kelola lingkungan hidup harus diperbarui sesuai perkembangan terkini. Mandat konstitusi mengenai lingkungan hidup harus ditindaklanjuti secara serius, khususnya yang menekankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
“Pengaturan yang tersebar terkait perubahan iklim harus dicermati secara serius,” imbuhnya.
