Pemerintah mulai menggelar sosialisasi UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berbagai substansi KUHAP penting untuk dipahami semua pihak. Khususnya bagi aparat penegak hukum yang bakal menggunakan KUHAP dalam penegakan hukum.
Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan KUHAP baru memuat banyak antinomi. Yakni dua keadaan yang saling bertentangan tapi tidak saling menegasikan.
“Antinomi membuat hukum menjadi istimewa dan spesial. KUHAP baru penuh dengan antinomi,” ujarnya dalam diskusi bertema Pembaruan KUHAP sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang adil, modern, dan berkeadilan, Kamis (29/01/2026) kemarin.
Hukum acara pidana dibuat untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Dalam hal ini aparat berfungsi untuk melindungi HAM karena keberhasilan sistem peradilan pidana bukan soal berapa banyak kasus yang diungkap, tapi bagaimana sistem ini mampu mencegah terjadinya kejahatan.
Baca juga:
- Paradigma Baru Pemidanaan, Menilik Implementasi KUHP Baru di Sejumlah Pengadilan
- Kejati Bali Soroti Poin-poin Krusial dalam Penerapan KUHAP Baru
Menurutnya hukum acara pidana yang digunakan berbagai negara berdasarkan doktrin ius puniendi. Yakni hak negara untuk memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Sehingga dipastikan KUHAP dibentuk berdasarkan sudut pandang aparat penegak hukum.
“Ini antinomi satu sisi harus melindungi HAM tapi sisi lain harus ada kewenangan aparat penegak hukum,” ujar Prof Eddy begitu biasa disapa.
















