Keberadaan UU No.20 Tahun 2025 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) mulai berlaku 2 Januari 2025 kemarin. Kurang dari sepekan kemudian beleid ini diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji konstitusionalitasnya. Permohonan yang diajukan Lina dan Sandra Paramita itu teregistrasi dengan nomor 2/PUU-XXIV/2026.
Sedikitnya ada 4 poin petitum yang diminta Lina dkk kepada Mahkamah. Pertama, menyatakan Pasal 16 UU 20/2025 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai '(3) Dalam hal pada tingkat penyelidikan adanya pihak yang menjadi terlapor, penyidik wajib terlebih dulu melakukan klarifikasi terhadap terlapor sebelum dilakukan peningkatan perkara ke tahap penyidikan'.
Kedua, menyatakan Pasal 19 ayat (1) UU 20/2025 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘wajib diberikan dan dilibatkan dalam pelaksanaan gelar perkara para pihak yang berkepentingan langsung, yakni pelapor dan terlapor’.
Ketiga, menyatakan Pasal 22 ayat (1) UU 20/2025 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan dengan lebih dulu memberi status orang tersebut ssebagai tersangka, calon tersangka, atau saksi’.
Baca juga:
- KUHAP Baru Berlaku, Posisi Jaksa Sebagai Kepala Pengendali Penanganan Perkara
- KUHAP Baru Wajibkan CCTV, Upaya Cegah Intimidasi-Penyalahgunaan Wewenang
- Pengawasan Pengadilan dalam Upaya Paksa Berisiko Menggeser Fungsi Praperadilan
Keempat, menyatakan Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan wajib diberikan kepada pelapor dan terlapor sebagai pihak yang sama-sama berkepentingan langsung dalam proses pidana’.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” begitu bunyi salah satu petitum permohonan perkara No.2/PUU-XXIV/2026 yang diunggah di laman MK tertanggal Senin (05/01/2025).
















