Keberlakuan dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tinggal menunggu bulan alias 2026 mendatang. Berbagai pengaturan norma dalam KUHP Nasional menjadi acuan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Satu diantaranya soal perlindungan terhadap jalannya proses peradilan.
Hakim Yustisi pada Kepaniteraan Pidana Mahkamah Agung, Dodik Setyo Wijayanto menyoroti Pasal 281 KUHP Nasional. Aturan tersebut mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang berusaha menghalangi, mengintimidasi, atau memengaruhi aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim.
“Pasal 281 KUHP Nasional adalah bentuk perlindungan terhadap integritas dan independensi proses penegakan hukum. Pasal ini merupakan delik formil karena cukup dengan terbuktinya perbuatan, tanpa harus menunggu akibat,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Tindak Pidana Merintangi Tugas Peradilan’ yang digelar Forum Kajian Dunia Peradilan (FKDP), Sabtu, (21/6/2025) pekan kemarin.
Baca juga:
- Mahkamah Agung Siap Jalankan HPP Jika Diberi Amanah RUU KUHAP
- RUU KUHAP Harus Atasi Ego Sektoral APH hingga Penguatan Peran Advokat
- Ketua Baleg Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Rampung di Masa Sidang DPR Berikutnya
- RUU KUHAP Harus Selaras dengan Konvensi Internasional
Dia menyorot sejumlah pasal lain yang memperkuat perlindungan terhadap jalannya proses peradilan. Pertama, Pasal 285 mengatur setiap orang wajib hadir di persidangan sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak maka dapat dikenakan pidana.
Dengan adanya ancaman pidana, hal ini menunjukkan keseriusan hukum dalam menegakkan aturan serta memastikan kehadiran saksi, ahli, atau juru bahasa dalam proses hukum. Kehadiran sejumlah pihak sering kali krusial untuk menjamin keadilan dan kelengkapan proses peradilan.
Kedua, Pasal 288 mengatur kewajiban setiap orang untuk menghadiri panggilan pengadilan ketika berperan sebagai anggota keluarga atau pihak-pihak lain terkait, dalam kasus yang melibatkan pengampuan atau pemasukan seseorang ke rumah sakit jiwa. Ketentuan untuk memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan lancar dan semua informasi yang relevan dapat dikumpulkan.
