Profesi kurator dinilai membutuhkan landasan hukum khusus melalui rancangan undang-undang (RUU) tentang Profesi Kurator dan Pengurus. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada kurator sekaligus memperkuat rambu-rambu pengawasan dalam menjalankan tugasnya.
Advokat dan Kurator, Lucas mengatakan kebutuhan terhadap undang-undang profesi kurator semakin mendesak karena kurator menangani harta pailit dengan nilai yang dapat mencapai ratusan juta hingga triliunan rupiah. Namun, profesi tersebut selama ini bekerja berdasarkan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dinilai belum mengatur profesi kurator secara komprehensif.
“Undang-undang yang mendasari kurator bekerja yaitu Undang-Undang Kepailitan. Di situ memang ada aturan-aturan sedikit menyangkut bagaimana kurator itu bekerja, tetapi lebih banyak tidak diatur,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar Profesi Kurator dan Kepailitan, di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat kurator kerap bekerja tanpa rambu yang jelas, padahal memiliki kewenangan mengurus dan membereskan harta pailit. Salah satu persoalan yang sering muncul ialah penjualan aset pailit. Kurator harus menginventarisasi dan memverifikasi aset sebelum membereskannya. Namun, penjualan dengan harga yang dinilai terlalu rendah atau tinggi dapat dipersoalkan debitur maupun kreditur.
Baca juga:
- Dari Kriminalisasi hingga Aset Digital, RUU Profesi Kurator Mulai Disiapkan
- DPR Dorong RUU Profesi Kurator Lindungi dari Kriminalisasi, Bukan Beri Imunitas
- 5 Organisasi Sampaikan Materi RUU Profesi Kurator, dari Kesetaraan, Perlindungan hingga Imunitas
Hambatan juga muncul saat kurator mengamankan aset. Seperti mengambil spesimen rekening bank, buku perusahaan, atau memasuki perusahaan. Bahkan, kurator dapat dilaporkan ke kepolisian saat menjalankan tugas. Karena itu, Lucas menilai RUU Profesi Kurator perlu memberikan perlindungan hukum bagi kurator yang menjalankan tugas sesuai ketentuan, tetapi bukan dalam bentuk imunitas tanpa batas.
“Kalau kurator bermain gila, melanggar undang-undang, itu nggak boleh dilindungi. Tapi kalau kurator itu sudah menjalankan sesuai undang-undang yang ada, ya itu harus dilindungi,” tegasnya.
















