Kurator Kelola Harta Triliunan, Payung Hukum Terbatas
Terbaru

Kurator Kelola Harta Triliunan, Payung Hukum Terbatas

Kurator kerap bekerja tanpa rambu yang cukup jelas. Padahal, kurator dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Hukumonline News
Hukumonline News
Willa Wahyuni
Bacaan 4 Menit

Di sisi lain, Lucas menilai pengawasan terhadap kurator perlu diperkuat mengingat kewenangannya yang luas dan potensi penyalahgunaan dalam verifikasi tagihan maupun pemberesan aset. Ia menyoroti potensi munculnya tagihan fiktif serta penambahan atau pengurangan nilai tagihan kreditur. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan celah pengawasan yang perlu diperbaiki melalui RUU Profesi Kurator.

“Pembentukan majelis pengawas kurator seperti yang terdapat dalam profesi notaris. Majelis tersebut dapat menjadi mekanisme penyaring ketika kurator dilaporkan kepada kepolisian,” jelasnya.

Senada, advokat dan kurator James Purba mengatakan pengaturan profesi kurator selama ini belum dilakukan secara luas dalam UU Kepailitan. Menurutnya, profesi kurator saat ini lebih banyak diatur melalui peraturan menteri, termasuk tata cara menjadi kurator dan kewajiban pelaporan.

Padahal, menurut James, kurator memiliki kedudukan yang penting dalam proses kepailitan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU 37/2004 menyebut dalam setiap putusan pernyataan pailit wajib diangkat kurator dan hakim pengawas untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

“Esensi dari kurator di sini adalah eksekutor atau pelaksana putusan hakim, putusan pengadilan. Itulah sebabnya maka kalau kewenangannya itu berasal dari putusan pengadilan plus undang-undang maka seharusnya wajar mendapatkan perlindungan hukum,” ujarnya.

Karena itu, James menilai profesi kurator perlu diatur dalam undang-undang, sebagaimana advokat dan notaris. RUU tersebut perlu memuat standar kompetensi, pendidikan, sertifikasi, kode etik bersama, pengawasan, dan perlindungan hukum.

Menurutnya, keberadaan beberapa organisasi profesi kurator memerlukan kode etik dan dewan etik bersama untuk menjamin keseragaman standar. Termasuk mencegah kurator berpindah organisasi guna menghindari proses penegakan etik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info