Kurator Kelola Harta Triliunan, Payung Hukum Terbatas
Terbaru

Kurator Kelola Harta Triliunan, Payung Hukum Terbatas

Kurator kerap bekerja tanpa rambu yang cukup jelas. Padahal, kurator dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Hukumonline News
Hukumonline News
Willa Wahyuni
Bacaan 4 Menit

James juga menyoroti potensi kriminalisasi kurator saat mengamankan aset. Kurator dapat dihalangi debitur dan kemudian dilaporkan ke kepolisian. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu tugas kurator dalam proses kepailitan yang tidak hanya menyangkut kepentingan debitur, tetapi juga kreditur, termasuk negara dan bank milik negara.

“Ini perlu ada aturan yang dirumuskan agar pelaksanaan kurator dalam menjalankan putusan ini bisa dikawal dalam bentuk undang-undang,” katanya.

Ia berharap RUU profesi kurator dan pengurus tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membangun standar kompetensi, integritas, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas bagi profesi tersebut.

Perlu kejelasan tindakan dan kewenangan

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR, Umbu Kabunang menilai perlu ada kejelasan mengenai tindakan dan kewenangan kurator agar tidak menimbulkan multitafsir yang berujung pada laporan dugaan penggelapan, kelalaian dalam penjualan aset, hingga persoalan tidak melibatkan appraisal dan pemalsuan laporan kepada hakim pengawas.

Politisi Partai Golkar itu menyoroti persoalan banyaknya organisasi profesi kurator. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyulitkan penerapan aturan dan penegakan kode etik terhadap anggota organisasi.

“Berkaca pada profesi advokat, UU advokat tidak bisa berjalan dengan baik karena ego terhadap organisasi masing-masing. Menurut saya, undang-undang tidak akan berjalan dengan maksimal dibuat, kalau organisasi masih banyak,” jelasnya.

Anggota Komisi XIII DPR, Anisah Syakur, berharap RUU Profesi Kurator memberikan kepastian hukum bagi kurator. Namun menurutnya, RUU tersebut tidak hanya memperkuat profesi kurator, tetapi juga memastikan profesi yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel serta perlindungan yang seimbang bagi kreditur, debitur, dan pihak ketiga.

“Kami berharap pembentukan komite bersama tidak tumpang tindih dengan kewenangan Kementerian Hukum, pengadilan niaga, organisasi profesi, maupun lembaga lain yang telah memiliki kewenangan terkait kepailitan,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info