Lantaran Covid-19, Jimly Sarankan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda
Berita

Lantaran Covid-19, Jimly Sarankan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda

Covid-19 mengubah tatanan kehidupan secara signifikan, sehingga penyusunan RUU Cipta Kerja yang dilakukan sebelum pandemi dinilai tidak lagi relevan.

Oleh:
Mochammad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit
Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshidiqie, dalam Webinar Omnibus Law dalam Perspektif Good Legislation Making dan Implikasi RUU CIpta Kerja terhadap Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. Foto: RES
Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshidiqie, dalam Webinar Omnibus Law dalam Perspektif Good Legislation Making dan Implikasi RUU CIpta Kerja terhadap Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. Foto: RES

Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshidiqie, menyarankan pembahasan RUU Cipta Kerja sebaiknya ditunda oleh pemerintah dan DPR. Salah satu penyebabnya, muatan RUU Cipta Kerja sudah tidak relevan saat ini karena penyusunannya dilakukan sebelum pandemi Covid-19, sehingga terdapat muatan dalam rancangan aturan tersebut tidak dapat diterapkan pasca-pandemi.

“Saya bilang Covid-19 mengubah wajah politik dan dunia. Maka RUU Cipta Kerja yang disusun sebelum Covid menjadi tidak relevan. Dievaluasi dulu RUU ini. Ketika semua pelaku bisnis dunia meng-adopt sustainable development tiba-tiba mau merusak lingkungan hidup semaunya. Jadi, ini ditunda dulu terlebih lagi waktu efektif tahun ini tinggal tiga bulan sehingga lebih baik ditunda dulu,” jelas Jimly dalam Webinar Omnibus Law bertopik Perspektif Good Legislation Making dan Implikasi RUU Cipta Kerja Terhadap Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, Rabu (19/8).

Dia mengatakan pemerintah perlu memperbaiki muatan RUU Cipta Kerja agar lebih menjawab kebutuhan pasca-pandemi Covid-19. Selain itu, dia mengusulkan agar pemerintah memisahkan RUU Cipta Kerja berdasarkan topiknya sehingga ruang pembahasannya lebih fokus. Terlebih lagi, saat pandemi ini proses pembahasan RUU Cipta Kerja dinilai tidak optimal karena pembatasan sosial berskala besar.

Di sisi lain, Jimly mengatakan metode omnibus law baik diterapkan pada sistem hukum di Indonesia. Dia menilai penataan hukum di Indonesia tidak jelas karena banyak peraturan secara de jure masih berlaku tapi de facto tak diterapkan. Sehingga, dia berharap metode omnibus ini dapat memperbaiki ketidakjelasan hukum tersebut. (Baca Juga: Menyoal Good Legislation Making dalam Penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja)

“Omnibus teknik ini sebagai metode baik dan tepat untuk dipraktikan dalam penataan hukum. Karena Indonesia data hukumnya tidak jelas, banyak data (hukum) de jure berlaku tapi de facto tidak lagi.  Namun, omnibus ini bukan hanya urusan ekonomi seharusnya yang di-omnibus kan itu “semua” sistem hukum. Makanya, saat pidato Pak Jokowi mengenai omnibus itu keliru,” jelas Jimly.

Dia menyarankan agar pemerintah menerapkan metode omnibus law pada regulasi yang ruang lingkupnya tidak luas seperti ekonomi. “Jangan begitu diterapkan (RUU) tebal sekali, banyak sekali, maunya cepat dan menyangkut hak-hak warga negara atau publik,” jelas Jimly.

10 Alasan

Permintaan penundaan RUU Cipta Kerja juga disampaikan secara resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga tersebut merekomendasikan agar pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilanjutkan dengan beragam alasan. Dalam berita Hukum Online sebelumnya, Wakil Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, menilai RUU Cipta Kerja bersinggungan langsung dan berpotensi mengancam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ada 10 alasan yang membuat Komnas HAM berkesimpulan pembahasan RUU Cipta Kerja layak dihentikan.

Pertama, prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja dinilai tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 huruf g UU No.12 Tahun 2011 menjamin hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan yang menjadi elemen fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua, terdapat penyimpangan asas hukum lex superior derogat legi inferior dimana dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) RUU Cipta Kerja, menyebut Peraturan Pemerintah (PP) dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja. 

Ketiga, RUU Cipta Kerja membutuhkan 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. Hal ini bisa memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tidak sesuai prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif, dan akuntabel.

Keempat, Komnas HAM menilai tidak ada UU yang kedudukannya lebih tinggi atau superior atas UU lainnya, sehingga jika RUU Cipta Kerja disahkan seolah ada UU superior. “Hal ini akan menimbulkan kekacauan tatanan hukum dan ketidakpastian hukum,” kata Sandrayati Moniaga ketika dikonfirmasi, Jumat (14/8/2020).

Kelima, pemunduran atas kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga melanggar kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Misalnya, terkait dengan politik hubungan kerja yang membuka seluasnya praktik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak; kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK); penurunan standar kelayakan dan kondisi kerja yang tidak adil terkait upah, cuti, dan istirahat; serta pemunduran dalam perlindungan hak untuk berserikat dan berorganisasi.

Keenam, terjadi pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercermin dari pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, berkurangnya kewajiban melakukan Amdal bagi kegiatan usaha, dan pendelegasian uji kelayakan lingkungan kepada pihak swasta.

“RUU Cipta Kerja menghapus Komisi Penilai Amdal dan mengubah konsep pertanggungjawaban mutlak, sehingga mengurangi tanggung jawab korporasi dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berpotensi terjadinya alih tanggung jawab kepada individu.”

Ketujuh, relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional yang dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi/lembaga yang mengawasi kebijakan tata ruang dan wilayah. Hal ini membahayakan keserasian dan daya dukung lingkungan hidup.

Delapan, pemunduran atas upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kepemilikan tanah melalui perubahan UU No.2 Tahun 2012 terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. RUU Cipta Kerja memperluas obyek (pengadaan tanah) yang masuk kategori kepentingan umum, padahal tidak terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Penggusuran paksa atas nama pembangunan semakin marak karena prosedur penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) ke pengadilan dibuat lebih mudah.

Sembilan, berpotensi terjadi pemunduran atas upaya pemenuhan hak atas pangan dan ketimpangan akses serta kepemilikan sumber daya alam terutama tanah antara masyarakat dengan perusahaan (korporasi). Hal ini di antaranya terkait penghapusan kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat minimal 20 persen dari luasan izin HGU; pembentukan Bank Tanah yang akan menjadikan lahan sekedar kepentingan komoditas ekonomi dengan luasan pengelolaan tanah yang tidak dibatasi dan jangka waktu hak yang diberikan selama 90 tahun.

Sepuluh, politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja bernuansa diskriminatif karena lebih menjamin kepentingan sekelompok orang/kelompok pelaku usaha/korporasi, sehingga menciderai hak atas persamaan di depan hukum. Hal ini terkait perubahan ketentuan penghukuman dari sanksi pidana penjara menjadi sanksi administrasi denda untuk pelanggaran awal, di mana sanksi pidana penjara berlaku apabila sanksi administrasi denda tidak dibayarkan.

Tags:

Berita Terkait