Proses tersebut pada praktiknya membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keterlibatan LPSK menjadi penting karena institusi tersebut memiliki fungsi dalam perlindungan korban, penilaian kerugian, hingga fasilitasi pengajuan restitusi.
Namun perkembangan tersebut juga memperlihatkan sisi lain dari sistem perlindungan korban modern. Semakin banyak institusi yang terlibat, semakin kompleks pula pengalaman administratif yang harus dihadapi korban dan keluarga korban.
Korban dan keluarga korban tidak hanya harus memahami proses pidana di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mereka juga perlu memahami mekanisme restitusi, prosedur administrasi, dokumen pendukung, koordinasi antarlembaga, hingga relasi kewenangan antara institusi yang terlibat.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hak korban secara normatif tidak selalu diikuti dengan penyederhanaan pengalaman pengguna sistem hukum.
Advokat sebagai Legal Translator
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran advokat dalam pendampingan korban tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai legal representative. Advokat memang menjalankan fungsi representasi hukum. Namun pada praktiknya terdapat fungsi lain yang tidak kalah penting yaitu sebagai legal translator.
Peran tersebut menjadi penting karena sistem hukum dibangun menggunakan bahasa, logika, dan prosedur yang lebih mudah dipahami oleh institusi hukum dibanding masyarakat umum. Keluarga korban seringkali berada pada posisi relasi kuasa yang tidak seimbang. Pada satu sisi terdapat aparat penegak hukum, prosedur formal, dokumen hukum, dan proses persidangan yang kompleks. Sedangkan pada sisi lain terdapat keluarga korban yang umumnya baru pertama kali berhadapan dengan sistem pidana dalam situasi psikologis yang berat.
Advokat juga perlu membantu menjelaskan proses yang sedang berjalan, posisi masing-masing institusi, kemungkinan tahapan berikutnya, serta konsekuensi administratif dari setiap keputusan yang diambil. Pendampingan hukum pada konteks seperti ini tidak cukup dilakukan hanya dengan memahami aspek normatif perkara, tetapi juga perlu membaca persona dan journey para pihak yang terlibat dalam proses hukum.
















