Pembacaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan korban dan keluarga korban secara individual, tetapi juga determinan sosial yang melingkupi mereka. Faktor seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, relasi sosial di lingkungan desa, tekanan komunitas, akses terhadap informasi, hingga cara masyarakat memandang perkara pidana tertentu dapat memengaruhi bagaimana seseorang mengalami sistem hukum.
Pada perkara seperti Majalengka, misalnya, proses hukum berlangsung di tengah keterlibatan komunitas yang cukup kuat. Kehadiran warga desa pada berbagai persidangan menunjukkan bahwa pengalaman hukum korban dan keluarga korban tidak pernah sepenuhnya terpisah dari lingkungan sosial di sekitarnya. Respons masyarakat, dinamika komunitas, hingga ekspektasi terhadap putusan ikut membentuk pengalaman korban dalam menavigasi sistem peradilan pidana.
Karena itu, fungsi advokat sebagai legal translator juga mencakup kemampuan membaca konteks sosial tempat proses hukum berlangsung secara obyektif. Pendampingan hukum pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan menerjemahkan norma dan prosedur, tetapi juga membantu korban dan keluarga korban menavigasi relasi sosial, penghormatan hak terdakwa, ekspektasi komunitas, dan kompleksitas institusional yang muncul sepanjang proses peradilan.
Fungsi tersebut menjadi penting karena ketidakpahaman terhadap proses hukum dapat menciptakan ketergantungan yang berlebihan terhadap institusi maupun figur tertentu. Pendampingan hukum pada konteks ini tidak lagi hanya berkaitan dengan litigasi, tetapi juga membantu korban menavigasi kompleksitas sistem hukum.
KUHAP Baru dan Transformasi Pengalaman Hukum
Kasus Majalengka juga menarik dibaca dalam konteks perkembangan sistem pembuktian pidana Indonesia, terutama di tengah perubahan yang dibawa KUHAP baru. KUHAP lama melalui Pasal 183 mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Rumusan tersebut selama ini dipahami sebagai bentuk sistem pembuktian negatief wettelijk yaitu kombinasi antara pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinan hakim.
KUHAP baru tidak lagi mempertahankan rumusan Pasal 183 secara identik. Jenis alat bukti diperluas dan sistem pembuktian bergerak ke arah yang lebih terbuka. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan pidana modern tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan teknis pembuktian, tetapi juga sebagai proses institusional yang lebih kompleks.
Perspektif legal process theory menjadi relevan untuk membaca perkembangan tersebut. Henry Hart dan Albert Sacks menekankan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh isi norma, tetapi juga oleh kualitas proses institusional yang dijalankan. Perhatian hakim terhadap konteks sosial perkara dapat dipahami sebagai bagian dari proses penalaran hukum yang sah, sepanjang tetap dibangun secara obyektif di atas fakta persidangan dan kerangka hukum yang berlaku.
















