Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2025 diseluruh wilayah Indonesia sebesar 6,5 persen. Kebijakan itu disambut baik banyak kalangan terutama serikat buruh. Begitu pula kalangan dari parlemen merespons positif.
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi keputusan tersebut, sebagai langkah penting meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tingginya biaya hidup. Ringkasnya, kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen ini merupakan hasil formula penghitungan yang memperhatikan faktor inflasi, indeks tertentu, pertumbuhan ekonomi, dan menuju terpenuhinya kebutuhan hidup layak.
“Hal ini harus dilihat dari sisi hadirnya komitmen pemerintah dalam menjawab keluhan pekerja di tanah air,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (4/12/2024) kemarin.
Netty mengapresiasi Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli yang melakukan dialog bermakna dan konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam proses penetapan UMP 2025. "Karena sudah sepatutnya prinsip tripartit ini dijaga agar semua pihak merasa diakomodasi baik pekerja yang membutuhkan upah layak maupun pengusaha yang menghadapi tantangan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga:
- Kenaikan Upah Minimum 2025 Sebesar 6,5 Persen Diapresiasi Buruh
- Perlindungan Hukum Pembayaran Upah di bawah Ketentuan UMP
Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kenaikan UMP 2025. Baginya, pengawasan yang ketat amat dibutuhkan untuk memastikan bahwa implementasi kenaikan UMP ini diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang merugikan salah satu pihak,” katanya.
Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha. Beleid itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minimum tahun 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
















