Untuk itu, Max menyetujui adanya dialog perdamaian antara pemerintah pusat dengan pihak Papua. Menurutnya, pemerintah pusat harus mempelopori dialog tersebut. Namun, sebelum dialog dilakukan, ia berharap ada pra dialog yang dipelopori LIPI dan mempersiapkan tokoh-tokoh Papua yang akan dijadikan tokoh dialog. “Tapi siapa, tokoh agama atau tokoh adat? Yang memulai sebaiknya dari Jakarta,” tambahnya.
Anggota Komisi I lainnya, Yoris Raweyai mengatakan, pihaknya siap menyelesaikan permasalahan di Papua pada dewan periode sekarang. Menurutnya, DPR memiliki tugas mencari tokoh-tokoh dari pemerintah untuk melakukan pra dialog. Dewan sendiri, lanjutnya, juga harus bisa menentukan berapa lama pra dialog tersebut akan berjalan. “Kita yang berhak Papua ini bisa kita kasih apa, bangun trust building ini. Lima tahun ini kita selesaikan soal Papua ini,” ujar Anggota DPR dari Partai Golkar ini.
Bukan hanya itu, dewan juga perlu meminta pemerintah untuk menyetujui adanya dialog dengan provinsi Papua. Sehingga ke depan, bukan separatis yang dibicarakan, tapi bagaimana caranya membangun provinsi Papua dan mensejahterakan rakyatnya. “Terima kasih LIPI sudah bekerja keras, landasannya sudah jelas yaitu, UU 21 (UU Otsus Papua, red), kita dorong pemerintah, presiden harus menandatangani ini (dialog perdamaian)”.
Di akhir rapat, Ketua Komisi I Kemal Stamboel berjanji akan membawa persoalan Papua ini ke lembaga negara yang menjadi mitra kerjanya. Menurutnya, masukan dari LIPI akan dijadikan pegangan pada saat rapat dengan mitra Komisi I yang terkait dengan dialog perdamaian antara pemerintah dan Papua. “Komisi I DPR menerima masukan dari LIPI, ini akan jadi bahan dengan mitra Komisi I lainnya,” pungkasnya.