Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masuk tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Rapat panitia kerja (Panja) harmonisasi RUU Hak Cipta menyepakati beberapa substansi antara lain mekanisme penarikan, pengumpulan, dan distribusi royalti.
Draf RUU Hak Cipta yang disodorkan pengusul mendefinisikan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yakni institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
Hasil pembulatan dan harmonisasi tim ahli Baleg DPR mengusulkan frasa ‘menarik’ dihapus. Anggota tim tenaga ahli Baleg DPR, Hendro Tri Subiyantoro, menjelaskan usulan itu sebagaimana pendapat panja dalam berbagai diskusi. Kendati demikian ada juga narasumber yang ingin LMK punya kewenangan menarik royalti.
“Ini harus diputuskan panja,” katanya dalam rapat Panja RUU Hak Cipta di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (4/12/2025).
Baca juga:
- Lindungi Para Kreator, Indonesia Resmi Ajukan Arsitektur Royalti Digital yang Mengikat
- Masih Jadi Masalah, Musisi Soroti Performing Rights dalam Mekanisme Pembayaran Royalti Musik
- DJKI Tegaskan Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti
Ketua Panja RUU Hak Cipta, Martin Manurung mengatakan dalam rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDP/RDPU) ada usulan pemungutan royalti dilakukan satu pintu untuk menghindari tumpang tindih (overlapping). UU 28/2014 menyebut lembaga ini sebagai LMKN.
Dalam draf RUU pengusul disebut Komite Manajemen Kolektif (KMK) dan pengusul juga meminta nomenklatur lembaga diubah menjadi Lembaga Koordinator Manajemen Kolektif (LKMK). Penarikan royalti dengan mekanisme satu pintu itu mendorong kewenangan penarikan royalti oleh LMK dihapus. Sehingga kewenangan LMK hanya mendistribusikan royalti.
