MA Perlu Jaga Kepastian Hukum Praperadilan
Berita

MA Perlu Jaga Kepastian Hukum Praperadilan

Mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan atau surat edaran.

Hukumonline News
Hukumonline News
MYS
Bacaan 2 Menit
Gedung MA. Foto: RES
Gedung MA. Foto: RES
Kemerdekaan hakim tak bisa ditafsirkan sebagai kebebasan sebebas-bebasnya membuat putusan, termasuk praperadilan. Demikian pula dalam hal putusan praperadilan. Jika tidak ada kepastian hukum dengan berlindungan di balik kebebasan hakim, maka praperadilan dapat berkembang liar.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi Pengadilan Negeri, sudah semestinya Mahkamah Agung mencari solusi atau menjawab keresahan yang timbul akibat putusan-putusan praperadilan. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Khairul Fahmi, berpendapat Mahkamah Agung perlu turun tangan. “Mahkamah Agung harus menjaga kepastian penegakan hukum,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.

Khairul dimintai pendapat sehubungan dengan perkembangan praperadilan dalam praktik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan hakim yang berbeda, sudah beberapa kali mengabulkan praperadilan yang diajukan tersangka korupsi. Argumentasi yang dibangun hakim untuk meloloskan permohonan praperadilan itu pun tak sama, dan cenderung melebar dari objek dan konsep praperadilan yang diatur Pasal 77 KUHAP.

Dijelaskan Khairul, Mahkamah Agung punya kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk merespon atau menjawab masalah-masalah yang muncul di lapangan. Menurut dosen hukum tata negara ini, mengatasi masalah di lingkungan peradilan seperti praperadilan adalah tugas Mahkamah Agung. Jika tidak diatasi, ia khawatir terjadi kebingungan di kalangan hakim, terutama mengenai batasan objek dan hakikat praperadilan. “Jangan sampai muncul sikap suka-suka dalam memutus suatu permohonan praperadilan,” imbau Khairul.

Putusan-putusan praperadilan memang telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Sebagian mendukung, sebagian lagi mengecam pertimbangan hakim karena dianggap terlalu melebar. Lepas dari perdebatan itu, maka sudah semestinya Mahkamah Agung sebagai penjaga marwah tertinggi di lingkungan peradilan umum mengambil langkah penting, antara lain menerbitkan PERMA atau SEMA.

Hakim Agung Gayus Lumbuun juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 79 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung punya kewenangan membuat aturan teknis sebagai petunjuk buat pengadilan di bawahnya. Ia juga mengkhawatirkan sinyalemen Khairul, hakim bisa ragu-ragu memutus praperadilan akibat objek perkembangan praperadilan yang semakin meluas akibat putusan PN Jakarta Selatan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, menerbitkan PERMA merupakan suatu solusi saat ini.

Sejauh ini Mahkamah Agung belum menerbitkan petunjuk teknis dimaksud. Mahkamah bahkan menegaskan tak bisa melakukan intervensi ke peradilan di bawahnya. Termasuk mengarahkan hakim dalam memutus praperadilan. “Independensi hakim dilindungi Undang-Undang,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, pekan terakhir Mei lalu.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung membuka kemungkinan untuk mengeluarkan petunjuk teknis hukum acara praperadilan dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi lapangan.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info