"Saya berharap pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara musyawarah mufakat di DPRD saja. Itu lebih murah dan bisa menjamin pemimpin berkualitas. Kita harus punya demokrasi sendiri ala Indonesia," tegasnya.
Secara khusus kepada wartawan parlemen, Mahyudin berpesan untuk membuat berita yang adem, jangan yang memanaskan suasana.
Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X berbicara soal demokrasi di hadapan peserta. Menurutnya, MPR merenung dan mengevaluasi 73 tahun Indonesia merdeka. "Perjalanan bangsa ini apakah sesuai dengan tujuan para founding father ketika mendirikan negara ini?" katanya.
Sultan memberi contoh dalam penerapan demokrasi. Korea Utara punya demokrasi ala Korea Utara. Negara Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok. Amerika mengatakan demokrasinya ala Amerika. "Mengapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" tanya Sultan.
Menurutnya, dengan kebersamaan dan tepo seliro, pemimpin harus memberi pelayanan tanpa diskriminasi. Memberi ruang bagi minoritas. "Bukan demokrasi barat yang memberi batas mayoritas dan minoritas," pungkasnya.