"Tapi sekurang-kurangnya untuk melacak tindak pidananya kan sudah ketemu, sudah diperiksa oleh KPK," katanya.
Tidak diizinkan
Terpisah, KPK tidak mengizinkan Akil Mochtar diperiksa secara terbuka oleh Majelis Kehormatan MK. "Kalau pemeriksaan Pak AM (Akil Mochtar) terbuka, jelas tidak bisa," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Majelis Kehormatan MK telah mengirimkan surat kepada KPK untuk memeriksa Akil Mochtar yang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Rabu (16/10) melalui bagian Sekretariat MK.
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar menyatakan bahwa MK harus meminta izin KPK untuk memeriksa Akil dalam sidang di majelis kehormatan sehingga jadwal dan lokasi pelaksanaan sidang belum dapat dipastikan.
"Ini bukan masalah tempat pemeriksaan (apakah di KPK atau di MK), tapi karena dia tersangka tentu tidak bisa terbuka," tambah Johan.
Surat yang dikirimkan Majelis Kehormatan MK tersebut, menurut Johan, masih dibahas oleh pimpinan KPK.
"Surat dari majelis kehormatan MK mengenai permintaan pemeriksaan AM terkait kode etik, surat sudah sampai tadi siang dan sedang dilakukan pembahasan oleh pimpinan dan deputi penindakan," jelas Johan.